Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menegaskan Pemprov Kaltim tidak akan tinggal diam menghadapi rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun anggaran murni 2026.
Menurutnya, rencana pengurangan tersebut diperkirakan jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, bahkan berpotensi melebihi 50 persen dari alokasi awal.
“Kalau pengurangan ini benar terjadi, dampaknya akan sangat terasa di daerah,” ujarnya kepada awak media, usai pelantikan 71 pejabat administrator dan fungsional Pemprov Kaltim, Senin (29/9/2025).
Seno menegaskan, Pemprov saat ini terus berkoordinasi intens dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencari formula yang tepat agar pemangkasan bisa ditekan.
Ia juga menyampaikan, Kaltim adalah salah satu penyumbang terbesar PDRB nasional sehingga patut mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.
“Kita harus bersuara lebih keras. Sepuluh kabupaten/kota dan satu provinsi ini tidak boleh dianaktirikan. Kita minta pemerintah pusat mengakui kontribusi Kaltim,” tegasnya.
Selain itu, ia mengakui bahwa upaya untuk bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang diupayakan.
Namun jadwal pertemuan masih menunggu konfirmasi karena padatnya agenda Kemenkeu.
“Insya Allah dalam satu sampai dua minggu ke depan kita bisa bertemu untuk mencari solusi,” katanya.
Lebih lanjut, ia memperkirakan bahwa pemangkasan TKD bisa lebih ekstrem, bahkan mencapai di atas 75 persen sehingga Kaltim hanya menerima seperempat dari alokasi awal.
“Kalau benar sampai segitu, jelas memberatkan daerah. Tapi saya tegaskan, kami tidak akan berhenti memperjuangkannya di pusat,” tegasnya lagi.
Diakhir orang nomor dua di Kaltim itu meminta, agar masyarakat tetap tenang sembari menunggu informasi resmi mengenai langkah Pemprov dalam menekan besaran pemangkasan tersebut.
“Kami berkomitmen mengupayakan yang terbaik agar pusat memperkecil pemangkasan TKD Kaltim,” pungkasnya.(*has)
