MAHAKAM ULU — Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, menjadi babak penting dalam proses konsolidasi demokrasi di daerah perbatasan tersebut. Bawaslu Mahakam Ulu menyatakan kesiapannya mengawal seluruh tahapan PSU secara ketat untuk menjamin tidak terulangnya pelanggaran yang menyebabkan pemilihan ulang.
Pengawasan diperketat sejak tahapan persiapan hingga hari pemungutan suara. Langkah ini diambil untuk meminimalisir segala bentuk pelanggaran serta memastikan bahwa hasil PSU benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
“Pengawasan menyeluruh mutlak dilakukan demi menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi,” kata Totok Hariyono, Anggota Bawaslu RI Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dikutip dari unggahan Instagram resmi @bawaslukaltim, Jumat, 2 Mei 2025.
Totok juga mengapresiasi kesiapan Bawaslu Mahakam Ulu dalam menghadapi potensi gangguan yang mungkin terjadi. Ia menegaskan, semua pihak harus menjunjung tinggi aturan agar proses demokrasi berjalan tanpa cela.
“Kita berharap pemilihan ini berjalan sesuai aturan, sehingga tidak terjadi pemungutan suara ulang kembali setelah pilkada kedua ini,” ujarnya.
Tak hanya mengandalkan pengawasan internal, Bawaslu juga menjalin koordinasi erat dengan aparat keamanan guna memastikan situasi tetap kondusif, terutama di wilayah yang memiliki potensi konflik. Stabilitas dan ketertiban menjadi fokus utama agar masyarakat dapat memberikan suara tanpa tekanan.
“PSU ini merupakan proses pendewasaan demokrasi bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran agar tidak terjadi lagi pemilihan ulang akibat kesalahan serupa,” tutur Totok.
Bawaslu RI mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu Mahakam Ulu selama tetap berada dalam kerangka hukum. Sinergi antara Bawaslu pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci dalam menjaga integritas PSU.
Evaluasi menyeluruh juga akan dilakukan pasca-PSU untuk menutup celah hukum dan administrasi yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Totok berharap PSU Mahakam Ulu dapat menjadi contoh pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan terpercaya.
“Kita yakin semuanya akan berjalan baik karena semua pihak yang terlibat telah memahami aturan main dalam PSU ini,” katanya.
Dengan semangat kolaboratif, Bawaslu mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal PSU. Pelibatan masyarakat diharapkan memperkuat legitimasi hasil pemilu sekaligus menciptakan iklim demokrasi yang sehat.
“Kami akan terus memantau dan mendampingi Bawaslu Mahulu bersama dengan Bawaslu Provinsi, baik dalam pengambilan kebijakan maupun penanganan perkara,” ujar Totok. (*)
