TANJUNG REDEB – Keselamatan transportasi laut kembali menjadi sorotan DPRD Kabupaten Berau. Peningkatan mobilitas wisatawan menuju destinasi bahari dan ramainya aktivitas pekerja sektor tambang membuat kebutuhan akan standar keamanan semakin mendesak.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, menilai sistem transportasi laut di daerah pesisir memerlukan pembenahan menyeluruh. Menurutnya, salah satu persoalan klasik yang belum tertangani secara serius adalah praktik pengabaian kapasitas angkut pada armada speedboat. Pelanggaran ini kerap memicu kecelakaan laut yang sejatinya dapat dicegah.
“Keselamatan itu prioritas utama, apalagi banyak masyarakat dan wisatawan menggunakan transportasi laut,” ujarnya.
Saga menyebut sebagian operator speedboat masih memaksakan jumlah penumpang melebihi batas teknis yang telah dihitung produsen kapal. Kondisi tersebut, katanya, sama saja dengan meningkatkan risiko keselamatan bagi seluruh penumpang.
Ia menegaskan diperlukan langkah tegas agar seluruh perjalanan laut mematuhi standar keamanan. Pengawasan di dermaga, menurut Saga, harus diperkuat oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Petugas wajib memastikan motoris tidak menambah penumpang hanya karena masih terlihat adanya ruang kosong.
“Setiap kapal punya batas kapasitas dan itu tidak boleh dilanggar demi keselamatan penumpang,” kata Saga.
Selain optimalisasi pengawasan, ia juga mendorong penerapan regulasi yang lebih ketat, termasuk sanksi penghentian operasi hingga pencabutan izin bagi motoris atau pemilik armada yang tidak mematuhi aturan keselamatan.
Saga menilai aturan khusus yang mengatur transportasi laut di Berau perlu segera dirumuskan, mengingat tingginya aktivitas penyeberangan serta potensi wisata bahari yang terus berkembang.
(ADV)
