TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4.027.901. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp252.658 dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp3.775.243.

Penetapan ini menjadi kabar penting bagi para pekerja dan buruh di Kalimantan Utara. Kenaikan UMP diharapkan dapat membantu menjaga daya beli pekerja di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, sekaligus menjadi salah satu instrumen perlindungan terhadap kesejahteraan tenaga kerja.

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang, dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (19/11), menjelaskan bahwa penetapan UMP 2027 telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi dengan melibatkan unsur asosiasi pengusaha dan perwakilan buruh.

Menurutnya, penentuan besaran upah minimum tidak dilakukan secara sepihak, melainkan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Utara.

Beberapa indikator yang menjadi bahan pertimbangan di antaranya data Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi daya beli masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, pertumbuhan ekonomi, serta tingkat inflasi.

Dalam pembahasan tersebut, Pemprov Kaltara turut memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 5,51 persen, sementara inflasi periode September 2025 hingga September 2026 berada di angka 2,56 persen.

“Indikator pertimbangan pembahasan UMP tetap memperhatikan dunia kerja dan usaha. Berdasarkan ketentuan yang menjadi dasar pengupahan, UMP dihitung menggunakan formula yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,” jelas Zainal.

Ia menambahkan, penghitungan UMP Kaltara 2027 menggunakan variabel dan indeks tertentu dengan memperhatikan ketentuan batas indeks yang berlaku. Hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi kemudian menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.027.901.

Namun, jika dibandingkan dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kalimantan Utara yang mencapai Rp5.198.544, besaran UMP 2027 baru berada pada kisaran 77,48 persen dari nilai kebutuhan hidup layak tersebut.

Artinya, masih terdapat selisih sekitar Rp1,17 juta antara UMP yang ditetapkan dengan estimasi kebutuhan hidup layak di Kaltara.

Kondisi ini menjadi gambaran bahwa meskipun upah minimum mengalami kenaikan, tantangan pemenuhan kebutuhan hidup pekerja masih menjadi perhatian.

Bagi buruh di Kalimantan Utara, penetapan UMP 2027 tidak hanya menjadi persoalan kenaikan nominal upah, tetapi juga menyangkut kemampuan upah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan hingga kebutuhan keluarga.
Disisi lain pemerintah terus berupaya memastikan kesejahteraanya, hal ini juga menjadi harapan orang nomor satu di Kaltara dalam memastikan masyarakat untuk dapat hidup dengan sejatera.

“Saya harap hasil ditetapkannya UMP 2027 sebesar Rp4.027.901, dapat dilaksanakan dengan baik semua perusahaan, sebab kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Kaltara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Lia)