TANJUNG REDEB – Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Berau hingga 8 September 2025 telah mencapai Rp 2,76 miliar. Angka ini cukup fantastis karena dari target yang ada sudah tercapai sekitar 50,2 persen. Adanya program diskon 10 persen pembayaran PBB, berdampak langsung pada realisasinya.
“Sudah setengah dari target yakni Rp5,5 miliar.

Antusias masyarakat sangat tinggi, baik untuk melunasi pajak tahun berjalan maupun membayar tunggakan,” ucap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie, dihubungi Selasa (9/9/2025).
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tren positif, terutama setelah diberlakukannya kebijakan penghapusan denda dan diskon pokok pajak 10 persen.

Berdasarkan data Bapenda, realisasi penerimaan sebelum adanya diskon pajak (Januari–22 Juli 2025) tercatat Rp1,54 miliar atau 28,11 persen dari target. Setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati tentang diskon PBB pada 23 Juli 2025 lalu, penerimaan dalam kurun waktu 45 hari langsung bertambah Rp1,21 miliar atau 22,08 persen.

Baca juga: Sah! APBD Perubahan Bulungan 2025 Sebesar Rp2,5 Triliun

“Artinya, kebijakan diskon ini berdampak signifikan dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak,” katanya.

Djupiansyah menjelaskan, target utama program diskon yang berlaku hingga akhir September ini adalah mendorong wajib pajak agar fokus melunasi pajak tahun berjalan tanpa terbebani piutang lama. SK Bupati Berau Nomor 332 Tahun 2025 mengatur pengurangan pokok PBB-P2 tahun 2025 serta pembebasan denda dari tahun 1996 hingga 2024.

Baca juga: Baru Jalan Lima Bulan, Inovasi “Kawan Baik” Sabet Juara Pertama KID 2025

Meski begitu, ia mengingatkan konsekuensi bagi wajib pajak yang menunda pembayaran hingga melewati periode diskon. “Setelah diskon berakhir, sanksi administrasi berupa denda akan kembali diberlakukan, dan pokok pajak juga dikenakan penuh,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran, Bapenda gencar melakukan sosialisasi ke 13 kecamatan, baik melalui media sosial, spanduk, hingga videotron. Selain itu, masyarakat yang melunasi PBB-P2 tepat waktu juga berkesempatan mengikuti undian berhadiah uang tunai sebesar Rp3 juta.

“Kami berharap wajib pajak memanfaatkan momentum ini, sehingga penerimaan daerah bisa optimal sekaligus mengurangi beban tunggakan,” tutup Djupiansyah. (Dvn/*)