TANJUNG SELOR – Praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih menjadi ancaman serius di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara). Sepanjang Januari hingga November 2026, Polda Kaltara mencatat sebanyak 18 kasus TPPO dengan jumlah korban mencapai 108 orang.
Pengungkapan tersebut menjadi perhatian serius kepolisian, mengingat posisi Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Jalur perbatasan dan mobilitas pekerja migran menjadi salah satu titik yang berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kaltara, Kombes Pol Yudhistira, mengatakan TPPO merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak dan masa depan para korbannya.
Menurutnya, kelompok yang paling rentan menjadi korban adalah masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, khususnya calon pekerja migran Indonesia (PMI).
“TPPO merupakan kejahatan serius yang menyasar kemanusiaan dan kerap memanfaatkan kerentanan masyarakat, khususnya calon pekerja migran yang mencari peluang pekerjaan,” ungkap Yudhistira setelah konferensi pers, Jumat (20/11).
Dari 18 kasus yang ditangani, sambung dia tercatat keterlibatan 17 orang perekrut, delapan orang penyalur, serta 10 pihak yang berkaitan dengan PMI maupun pekerja rumah tangga (PRT).
Sementara dari perkembangan proses hukumnya, dua kasus masih dalam tahap penyelidikan, delapan kasus dalam tahap penyidikan, dan delapan perkara telah memasuki tahap P21 atau berkas perkara dinyatakan lengkap.
Yudhistira menegaskan, penanganan TPPO tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku. Kepolisian juga perlu memperkuat pengawasan jalur keberangkatan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ilegal.
“Penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya pencegahan, pengawasan jalur keberangkatan, serta edukasi agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik perekrutan ilegal dan eksploitasi,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan pihaknya, bahwa pengawasan rutin yang ditingkatkan (KRYD) TPPO periode 13–19 November 2026, Polda Kaltara bersama jajaran Polres meningkatkan pengawasan di sejumlah wilayah rawan.
Salah satu pengungkapan dilakukan Polres Nunukan setelah menerima informasi mengenai dugaan penampungan calon pekerja migran Indonesia.
Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan hingga diterbitkan laporan polisi pada 13 November 2026.
Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan satu orang terduga pelaku dan mengidentifikasi dua orang korban yang diduga akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur nonprosedural.
Selain itu, pengawasan keberangkatan penumpang juga dilakukan di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, guna mencegah adanya calon pekerja migran yang diberangkatkan tanpa melalui prosedur resmi.
Kemudian tidak hanya di jalur perbatasan, upaya pencegahan juga dilakukan Polresta Bulungan dengan memeriksa sejumlah tempat hiburan malam, termasuk Buzz dan B Space.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada pekerja di bawah umur yang berpotensi menjadi korban eksploitasi.
Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan pekerja di bawah umur.
Polres Nunukan juga menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan pada 14 November diikuti 100 peserta, sedangkan kegiatan pada 16 November melibatkan 150 peserta.
Sementara lanjut dia, Polresta Bulungan melaksanakan sosialisasi melalui DPPPAPKB Kabupaten Bulungan dengan melibatkan 40 peserta.
Pengawasan turut diperluas ke Pelabuhan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, serta sejumlah jalur keberangkatan lainnya.
Yudhistira mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri, terutama yang menjanjikan gaji besar tanpa persyaratan dan prosedur yang jelas.
Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja sebelum menerima tawaran pekerjaan.
“Jangan mudah percaya dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar, tetapi tidak memiliki kejelasan perusahaan maupun proses keberangkatannya. Pastikan seluruh prosedur resmi agar masyarakat tidak menjadi korban perdagangan orang,” pesannya.
Polisi juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan indikasi perekrutan maupun pengiriman pekerja migran secara ilegal.
Dengan pengawasan dan keterlibatan masyarakat, diharapkan mata rantai perdagangan orang di wilayah perbatasan Kaltara dapat diputus sehingga tidak semakin banyak warga yang menjadi korban. (Lia)

