Samarinda — Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memperluas kemitraan dengan koperasi lokal dalam penyaluran LPG bersubsidi di Kalimantan Timur (Kaltim).
Upaya itu dilakukan untuk menjadi strategi dalam memperkuat rantai pasok energi. Sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis komunitas, dan menjadikan salah satu koprasi sebagai mitra adalah Koperasi Merah Putih, yang berperan sebagai subpangkalan LPG.
Melalui peran ini, koperasi berfungsi menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan distribusi energi hingga ke tingkat rumah tangga tetap lancar.
Executive Director Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, mengatakan kerja sama dengan koperasi merupakan bentuk inovasi dalam memperluas jangkauan distribusi energi tanpa menambah rantai pasok baru.
“Ketersediaan tabung gas di koperasi menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga di masyarakat. Pemerintah mendorong koperasi aktif dalam kegiatan ekonomi desa, termasuk sektor energi. Pertamina menyesuaikan pasokan sesuai kebutuhan tiap wilayah,” ujar Isfahani usai pertemuan dengan Gubernur Kaltim, pada Senin (6/10/2025).
Pada tahap awal, Pertamina menyalurkan 200 hingga 300 tabung LPG bersubsidi per bulan untuk setiap koperasi yang ditetapkan sebagai subpangkalan.
Jumlah ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kapasitas distribusi koperasi di lapangan.
“Awalnya memang sekitar 200–300 tabung per bulan, nanti disesuaikan dengan kondisi wilayah. Tujuannya agar koperasi dapat menjadi penahan harga sekaligus menjamin ketersediaan gas,” jelasnya.
Di Samarinda, Koperasi Merah Putih telah menjalankan fungsi distribusi dengan kapasitas 70–100 tabung LPG per minggu. Meski belum besar, kontribusinya dinilai efektif menekan lonjakan harga dan memperpendek rantai distribusi.
“Koperasi Merah Putih menjadi contoh awal yang baik. Mereka menyalurkan LPG sesuai harga ketentuan dan menjaga pasokan di wilayahnya tetap stabil,” tambah Isfahani.
Selektif Pilih Koperasi Penyalur
Isfahani menegaskan, tidak semua koperasi dapat menjadi penyalur LPG bersubsidi. Pertamina hanya menunjuk koperasi yang memenuhi syarat administratif, memiliki jaringan distribusi, dan mampu menjalankan tata kelola sesuai regulasi.
“Tidak semua koperasi Merah Putih menjadi penyalur. Ada yang bergerak di sektor lain seperti perdagangan atau pertanian. Hanya koperasi yang siap dan memiliki jaringan distribusi yang ditetapkan sebagai subpangkalan,” ujarnya.
Pola subpangkalan ini, lanjut Isfahani, merupakan sistem pelengkap dari pangkalan utama yang sudah ada. Dengan demikian, Pertamina dapat memperluas jangkauan distribusi tanpa menambah rantai baru yang berpotensi menimbulkan disparitas harga.
“Status pangkalan utama dan subpangkalan sudah diatur dalam regulasi Pertamina. Kami memastikan semua mekanisme dijalankan secara adil dan transparan,” tegasnya.
Dorong Ketahanan Energi Daerah
Pertamina menilai koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan energi daerah. Dengan posisi yang dekat dengan masyarakat, koperasi bisa menjadi penghubung antara sistem distribusi resmi dan kebutuhan nyata dilapangan.
“Koperasi punya posisi strategis karena dekat dengan masyarakat. Dengan skema subpangkalan, pasokan LPG bisa lebih cepat, tepat sasaran, dan harga lebih terkendali,” tutur Isfahani.
Selain penyaluran, Pertamina juga memberikan pendampingan dan pelatihan bagi koperasi yang ingin mengembangkan usaha energi.
Pembinaan dilakukan mencakup manajemen distribusi, keselamatan kerja, hingga sistem pelaporan penyaluran LPG bersubsidi.
“Kami berharap semakin banyak koperasi yang ikut dalam ekosistem distribusi energi. Ini bukan semata bisnis, tapi bagian dari upaya pemerataan akses energi bagi masyarakat Kaltim,” tutupnya.(*has)
