TANJUNG REDEB – Tukar guling jalan yang menjadi pembicaraan beberapa waktu ini, ternyata telah diketahui hingga ke pusat. Salah satu anggota Komite II DPD RI, Yulianus Henock Sumual mengungkapkan hasil peninjauannya terkait hal ini.
“Jadi menurut pihak perusahaan, jika itu direlokasi atau dipindahkan, lebih menguntungkan masyarakat. Karena jalan yang ada sekarang terjal, berkelok-kelok, berbahaya dan rawan. Padahal sebenarnya mereka mau ambil batubaranya,” ujarnya.
Selain itu, posisi jalan yang ada jaraknya lumayan jauh kurang lebih 3,2 kilometer. Tapi dengan adanya jalan baru, memudahkan transportasi maupun pengangkutan masyarakat, bahkan lebih safety untuk masyarakat.
“Itu alasan dari perusahaan, tapi kan kita belum lihat lebih jauh. Saya juga sudah komunikasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, bahwa mereka juga belum memberikan izin,” tambahnya.
Dikatakannya pula, Dishub meminta agar perusahaan membuat terlebih dulu jalan, mengganti terlebih dahulu. Sehingga itu nantinya sudah ada jalan pengganti, tinggal dikaji apakah ini layak atau tidak.
“Kalau memang ada keberatan dari masyarakat silakan laporkan ke kita, karena itu kan berdasarkan laporan masyarakat, kalau itu merugikan masyarakat. Nah jadi, kalau itu menimbulkan kerugian daerah, kerugian masyarakat, mari kita kaji bersama sama, saya akan meminta orang orang yang mampu menghitung itu apakah benar dari perusahaan meminta demikian, alasan perusahaan,” tegasnya.
Dikatakannya pula, terkait permasalahan yang ada, akan diupayakan diselesaikan di daerah terlebih dahulu. Kecuali jika di daerah tidak mampu lagi, baru akan dibawa ke ranah nasional.
“Kalau sudah dibawa ke ranah nasional, berarti berhubungan dengan kementrian yang ada.
Kalau berbicara di daerah, semua elemen daerah itu kita libatkan terlebih dahulu, kalau itu berhubungan dengan masyarakat. Sebab perusahaan komunikasi dengan masyarakat, selesaikan baik-baik, kalau sudah tidak bisa, baru kita bawa ke nasional,” bebernya.
Yulianus pun menegaskan jika dirinya di DPD RI menjalankan fungsi pengawasan, dan akan dilaksanakan maksimal di bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan lingkungan hidup. Termasuk untuk infrastruktur, jalan nasional.
“Itu di bidang saya dan tetap koordinasi dengan kepala balai jalan nasional Kalimantan Timur, masalah jalan kita yang terus rusak, dibangun rusak-dibangun rusak, Banyak menghabiskan dana negara,” tutupnya. (*)
