TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat aset dan tata kelola administrasi pertanahan di tingkat desa. Komitmen itu diwujudkan melalui penyerahan sertifikat elektronik kepada tiga desa di wilayah Hulu Sungai Kayan, yakni Desa Long Buang, Long Lian, dan Long Yin.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Bulungan, Kilat, didampingi Sekretaris Daerah, Risdianto, pada kegiatan kunjungan kerja di kawasan tersebut.
Menurut Wakil Bupati Kilat, sertifikat elektronik menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan aset desa lebih tertata dan memiliki legalitas yang kuat.
“Desa Long Buang, Long Yin, dan Long Lian menjadi bagian desa yang menerima sertifikat elektronik. Kami berharap ini memberikan dampak positif terhadap administrasi dan tata kelola aset di tingkat desa,” ujar Kilat, Selasa (4/11).
Ia menambahkan, sertifikat tersebut akan berfungsi sebagai bukti legalitas yang memperkuat posisi desa dalam pengelolaan lahan, sekaligus memudahkan sinkronisasi data dengan pemerintah daerah.
Selain penyerahan sertifikat, kegiatan tersebut juga diisi dengan diskusi terbuka antar kepala desa. Kilat menilai, momen tersebut menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi antarwilayah.
“Kami ingin setiap kepala desa menjadi agen perubahan di wilayahnya. Dengan komunikasi yang baik dan kolaborasi antar desa, pembangunan bisa lebih cepat, dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bulungan), Muhammad Toha, turut menyerahkan dokumen Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) kepada sejumlah pihak terkait.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan, sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi warga sekitar.
Rangkaian kunjungan kerja itu juga dimanfaatkan sebagai ajang berbagi pengalaman antar kepala desa dari Kecamatan Tanjung Palas Barat, Peso Hilir, dan Peso.
Mereka berdiskusi mengenai berbagai tantangan pembangunan serta pengelolaan sumber daya alam di daerah masing-masing.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkab Bulungan menunjukkan keseriusannya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, tertib administrasi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Adv/Lia)
