Tanjung Redeb — Pemerintah Kabupaten Berau mulai menyiapkan penerapan layanan tiket wisata digital sebagai bagian dari percepatan transformasi sektor pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) menegaskan bahwa ketersediaan jaringan internet menjadi syarat utama sebelum sistem e-ticketing diluncurkan.
Kepala Disbudpar Berau, Ilyas Natsir, menuturkan bahwa pihaknya tidak bisa langsung menerapkan sistem digital tanpa memastikan akses komunikasi di lapangan benar-benar memadai. Menurutnya, beberapa destinasi wisata masih menghadapi kendala jaringan sehingga berpotensi menghambat transaksi secara daring.
“Kalau jaringan belum stabil, sistem apa pun akan bermasalah. Itu yang pertama harus kita tuntaskan sebelum masuk ke teknis tiket digital,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa penerapan e-ticketing nantinya akan dilakukan bertahap. Destinasi dengan kunjungan tinggi dan akses internet yang sudah memadai akan menjadi pilot project sebelum diperluas ke lokasi lain.
“Kami pilih dulu mana yang paling siap. Tidak mungkin diterapkan serentak, jadi bertahap sesuai kondisi lapangan,” kata Ilyas.
Disbudpar juga membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi maupun startup lokal yang berpengalaman dalam pengelolaan tiket elektronik. Sistem digital ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai media pembayaran, tetapi juga diintegrasikan dengan promosi wisata melalui laman resmi maupun aplikasi.
“Kerja sama itu pasti diperlukan. Teknologi digital tidak bisa kami bangun sendirian,” ungkapnya.
Sebagai langkah persiapan, Disbudpar sudah memberikan pelatihan digital kepada pelaku wisata dan pengelola destinasi. Pelatihan tersebut mencakup pembuatan konten grafis hingga dasar-dasar penggunaan teknologi, termasuk pembayaran nontunai yang diproyeksikan akan menjadi standar di destinasi wisata Berau.
Ilyas menyampaikan bahwa hambatan terbesar bukan pada kesiapan pengelola, melainkan kualitas jaringan di beberapa lokasi wisata. Meski sejumlah tempat telah memiliki sinyal, koneksi yang tidak stabil bisa mengganggu transaksi dan membuat sistem digital tidak berjalan optimal.
“Kadang sinyal ada, tapi lambat. Itu juga harus diatasi karena bisa menghambat transaksi,” ujarnya.
Terkait destinasi mana yang pertama kali menggunakan e-ticketing, pihak Disbudpar masih menyusun daftar prioritas. Setelah itu, rencana akan dibahas bersama Diskominfo serta calon mitra penyedia platform digital.
“Daftar prioritasnya masih kami siapkan. Setelah jelas, baru dibicarakan dengan pihak terkait,” tambahnya.
Disbudpar berharap penerapan e-ticketing dapat menghadirkan pengelolaan wisata yang lebih transparan, efisien, dan modern, sekaligus memperkuat langkah Berau menuju pariwisata berbasis digital. (Adv/SC)
