TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menjadikan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebagai bahan evaluasi serius menjelang tahun anggaran berikutnya. Dari total pagu sebesar Rp6,04 triliun, realisasi anggaran tercatat sekitar Rp5,4 triliun atau berada di kisaran 89,7 persen.
Angka tersebut menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang cukup signifikan, mencapai Rp622 miliar. Kondisi ini mendapat perhatian khusus dari Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang menilai dana sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan lebih maksimal untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Menurut Sri Juniarsih, masih adanya anggaran yang tidak terserap mencerminkan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menegaskan bahwa setiap pimpinan OPD harus menjadikan hal ini sebagai pembelajaran penting.
“Anggaran yang besar harus diimbangi dengan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan program. Jangan sampai dana yang tersedia justru tidak memberi dampak nyata,” ujarnya dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala OPD dan camat.
Memasuki tahun 2026, tantangan pengelolaan keuangan daerah diprediksi semakin berat. Ketersediaan anggaran yang lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan kegiatan prioritas.
Sri Juniarsih mendorong seluruh OPD agar menyusun strategi yang realistis dan terukur, sekaligus memastikan program yang direncanakan benar-benar dapat dilaksanakan secara optimal. Ia menargetkan agar serapan anggaran ke depan dapat mendekati angka maksimal.
Dalam arahannya, bupati dua periode ini menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip efisiensi dan kebutuhan riil di lapangan.
Sebagai contoh, pembangunan atau rehabilitasi sekolah hanya akan difokuskan pada ruang belajar yang mengalami kerusakan dan berpengaruh langsung terhadap proses belajar mengajar. Sementara itu, pembangunan yang bersifat penunjang dan tidak mendesak akan dipertimbangkan kembali.
“Yang paling penting adalah manfaatnya bagi masyarakat. Skala prioritas harus jelas dan tepat sasaran,” tegasnya.
Di sisi lain, Sri Juniarsih juga mengingatkan pentingnya upaya meningkatkan pendapatan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Optimalisasi pajak daerah, penguatan sektor pariwisata, serta promosi potensi wisata Berau dinilai menjadi peluang yang harus dimanfaatkan secara bersama-sama oleh seluruh OPD.
Tak hanya itu, pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM disebut sebagai salah satu kunci menjaga ketahanan ekonomi daerah. Ia menekankan bahwa pengelolaan APBD bukan semata soal belanja, tetapi juga bagaimana menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Semua OPD harus memiliki kepekaan yang sama. Ini bukan hanya tugas satu atau dua dinas, tetapi tanggung jawab bersama,” pungkasnya.(*)
