TANJUNG SELOR – DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2,4 triliun.
Selain APBD Perubahan, DPRD dan Pemprov Kaltara juga menyetujui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027, yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kaltara, Jalan Poros Bulungan-Malinau, Rabu (30/9).
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, mengatakan APBD Perubahan 2026 mengalami penurunan sekitar Rp52 miliar dari target sebelumnya.
Menurutnya, penurunan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh tidak tercapainya target pendapatan, termasuk dari pajak kendaraan bermotor dan alat berat.
“Sekitar Rp50 miliar ditargetkan masuk, tetapi tidak terealisasi. Ada juga transfer ke daerah yang tidak jadi, sehingga berpengaruh terhadap APBD,” jelasnya.
Achmad mengatakan, DPRD juga meminta agar pemerintah daerah memastikan serapan anggaran berjalan maksimal, terutama untuk program-program yang menjadi prioritas pembangunan.
Sementara itu, Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang, mengatakan pembahasan dan penetapan dua regulasi tersebut membutuhkan waktu sekitar tiga bulan.
Ia menyebut pengesahan APBD Perubahan dan Perda Pengarusutamaan Gender menjadi bagian penting dalam menjaga agar pembangunan di Kaltara tetap berjalan.
“Ini bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Melalui perubahan anggaran ini, kita tetap menjaga pembangunan Kaltara agar berjalan,” kata Zainal.
Menurutnya, APBD Perubahan diarahkan untuk mendukung sejumlah sektor prioritas, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, serta pembangunan kawasan perbatasan.
Zainal menjelaskan, penurunan anggaran pada APBD Perubahan 2026 tidak hanya terjadi di Kaltara. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah.
“Anggaran perubahan mengalami penurunan karena transfer dari pusat juga berkurang. Ini bukan hanya Kaltara, hampir seluruh provinsi mengalami penurunan,” ujarnya.
Ia menegaskan, meski terjadi penurunan anggaran, pemerintah tetap memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2026.(Lia)
