BERAU, IT-NEWS.ID – Keluhan kenaikan tagihan air Perumda Batiwakkal Berau yang dialami pelanggan, khususnya pelaku usaha, mendorong Gerakan Masyarakat Sipil Berau (GMSB) meminta transparansi terkait kebijakan penyesuaian tarif air minum tahun 2026.
Di tengah persoalan tersebut, GMSB kini telah menerima salinan Surat Keputusan (SK) Bupati Berau Nomor 348 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perumda Batiwakkal Berau.
Wakil Ketua GMSB Berau, Rantau Dwi Atmojo, mengatakan pihaknya menerima salinan SK tersebut pada Senin (16/11/2026) melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Kabupaten Berau.
“Hari ini kami juga sudah terima SK bupati terkait penyesuaian tarif PDAM dari perekonomian PEMKAB,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Disisilain Melalui surat permohonan audiensi kepada Direktur Utama Perumda Batiwakkal, GMSB meminta penjelasan terbuka mengenai kebijakan tersebut. Awalnya, pertemuan diusulkan pada 18 November 2026 pukul 09.00 WITA. Namun, jadwal itu kemudian diubah karena pihak Perumda telah memiliki agenda sosialisasi bersama Dinas PUPR di sejumlah kampung.
Dalam surat tanggapan tertanggal 16 November 2026, Direktur Perumda Batiwakkal, Saipul Rahman, mengusulkan audiensi dilaksanakan pada Jumat (20/11/2026) pukul 13.30 WITA hingga selesai di Kantor Perumda Batiwakkal Berau.
Meski demikian, Rantau memastikan agenda pertemuan tetap berjalan sesuai jadwal pengganti yang telah disepakati.
“Sisanya tetap fix hari Jumat,” tegasnya.
Sebelumnya, persoalan penyesuaian tarif ini mencuat setelah salah seorang pelaku usaha mengeluhkan lonjakan tagihan air yang cukup besar. Tagihan yang biasanya berada di kisaran Rp250 ribu disebut meningkat menjadi sekitar Rp700 ribu pada bulan ini.
“Biasanya saya bayar cuma Rp250 ribuan, tetapi bulan ini jadi Rp700 ribuan,” ungkapnya.
Kenaikan tagihan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan tarif, termasuk kesesuaian antara biaya yang dibayarkan pelanggan dengan kualitas pelayanan yang diterima.
Sementara itu, berdasarkan SK Bupati Berau Nomor 348 Tahun 2026 yang diterima GMSB, keputusan tersebut ditetapkan pada 24 Juli 2026 oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.
Dalam diktum ketiga SK tersebut disebutkan, penyesuaian tarif untuk kelompok pelanggan 3, yakni Niaga Kecil, Niaga Menengah, Niaga Besar, dan Industri, mulai berlaku Agustus 2026.
Sedangkan penyesuaian tarif untuk kelompok pelanggan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II mulai diberlakukan pada Oktober 2026.
SK itu juga mengatur bahwa tarif air minum dikenakan berdasarkan kelompok pelanggan yang klasifikasi dan kriterianya ditetapkan melalui Peraturan Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
Dalam permohonan audiensinya, GMSB menyoroti sejumlah hal yang ingin diklarifikasi, mulai dari dasar kajian penyesuaian tarif, mekanisme penetapan, hingga rincian perhitungan biaya dasar dan penerapan prinsip Full Cost Recovery (FCR).
GMSB juga meminta penjelasan mengenai perbandingan biaya operasional, pemeliharaan, produksi dan pendapatan perusahaan. Termasuk tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW), proyeksi pendapatan setelah tarif baru diberlakukan, serta peruntukannya bagi peningkatan pelayanan.
Selain itu, kemampuan ekonomi pelanggan turut menjadi perhatian. GMSB meminta penjelasan mengenai kajian dampak kenaikan tarif terhadap pengeluaran rumah tangga, mekanisme perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga dasar penentuan klasifikasi pelanggan Rumah Tangga A, B dan C.
Tak hanya mengenai besaran tarif, kualitas dan kontinuitas distribusi air juga menjadi materi yang akan dibahas. Mulai dari jaminan peningkatan kualitas air, pemerataan distribusi, penanganan kebocoran jaringan, hingga target peningkatan pelayanan sebagai konsekuensi penyesuaian tarif.

