TANJUNG SELOR – Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan tujuh desakan terkait permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang diajukan Bima Sadiropa Sijabat dan sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu tuntutan utama mereka adalah meminta Bima Sadiropa Sijabat dan pihak terkait segera mencabut permohonan uji materiil terhadap Pasal 69 ayat (2) UUPPLH dengan Nomor Perkara 391/PUU-XXIV/2025.

Pasal tersebut selama ini memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk membuka lahan dengan cara membakar secara terbatas, maksimal dua hektare per kepala keluarga, berdasarkan kearifan lokal.

Desakan ini muncul setelah Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mengusulkan revisi UUPPLH dengan menghapus ketentuan tersebut. Jumhur menilai aturan itu berpotensi menjadi celah hukum yang dimanfaatkan perusahaan nakal untuk membuka lahan dengan biaya murah.

Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari sejumlah tokoh adat Dayak di Kaltara. Mereka menilai aturan itu bukan sekadar izin membakar lahan, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap tradisi pertanian masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kepala Dewan Adat Dayak Kaltara, Ingkong Ala, mengatakan sistem ladang berpindah atau gilir balik merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Dayak yang telah dilakukan sejak zaman nenek moyang.

Menurutnya, aturan yang mengakomodasi pembukaan lahan maksimal dua hektare per keluarga merupakan hasil perjuangan panjang para pendahulu masyarakat adat.

“Orang-orang tua kita dulu memperjuangkan itu masuk dalam UU cukup lama dan berat. Sehingga kita bersyukur diakomodasi dengan kebijakan dua hektare per rumah tangga boleh bakar, terutama orang Dayak. Ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang kita,” tegas Ingkong, Senin (16/11).

Ia menjelaskan, sistem ladang berpindah dilakukan dengan pola bergilir. Setelah lahan digunakan untuk menanam padi, masyarakat akan berpindah ke lokasi lain dan membiarkan lahan sebelumnya beristirahat selama beberapa tahun agar kesuburan tanah kembali secara alami.

“Cara bercocok tanam ini sudah ada seribu tahun. Setiap tahun masyarakat membuka lokasi berbeda. Setelah lima tahun, mereka bisa kembali ke lokasi awal karena lahan sebelumnya dibiarkan tumbuh kembali selama tiga sampai lima tahun agar kesuburannya pulih secara alami,” jelasnya.

Ingkong juga menilai praktik tersebut tidak bisa langsung disamakan dengan pembakaran lahan untuk kepentingan perkebunan skala besar.

Ia menyebut masyarakat Dayak secara tradisional tidak membuka lahan di kawasan gambut karena kondisi tanah tersebut tidak cocok untuk penanaman padi gunung atau padi ladang.

Terkait permohonan uji materiil yang diajukan Bima, Ingkong meminta agar permohonan tersebut segera dihentikan. Ia menilai penghapusan ketentuan Pasal 69 ayat (2) justru berpotensi menghilangkan hak masyarakat adat dalam menjalankan tradisi pertanian.

 

“Kita harap dia (Bima) menghentikan uji materiil yang diajukan ke MK, dan kita (warga adat) juga harus ada pendamping di sana,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan dasar dan pihak yang menjadi representasi dalam pengajuan uji materiil tersebut. Menurutnya, masyarakat adat Dayak tidak pernah memberikan mandat kepada Bima untuk berbicara atau bertindak atas nama mereka.

Bahkan, Ingkong memperingatkan adanya kemungkinan pemberian sanksi adat apabila tuntutan masyarakat adat tidak diindahkan.

Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat adat Dayak Kaltara menyampaikan tujuh tuntutan, yakni:
1. Menegaskan keberadaan kearifan lokal. Masyarakat adat Dayak meminta agar sistem ladang berpindah atau gilir balik tetap diakui sebagai tradisi pertanian turun-temurun yang mendukung ketahanan pangan dan pelestarian budaya.
2. Menolak kedudukan hukum pemohon. Mereka mempertanyakan legal standing Bima Sadiropa Sijabat dan pihak terkait karena dinilai tidak memiliki legitimasi adat maupun mandat untuk mewakili kepentingan masyarakat adat Dayak Kaltara.
3. Meminta pencabutan uji materiil. Bima dan pihak terkait didesak segera mencabut permohonan uji materiil Pasal 69 ayat (2) UUPPLH di Mahkamah Konstitusi.
4. Meminta penegakan hukum adat. Masyarakat adat mendesak agar pihak pemohon dihadirkan dan diproses melalui mekanisme sidang adat sesuai ketentuan hukum adat Dayak yang berlaku di Kaltara.
5. Meminta pemerintah mencabut wacana penghapusan pasal. Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat didesak menarik kembali wacana revisi Pasal 69 ayat (2) yang memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk membuka lahan berdasarkan kearifan lokal.
6. Menyiapkan konsolidasi aksi nasional. Seluruh lembaga adat, dewan adat, dan organisasi masyarakat Dayak diimbau mempersiapkan konsolidasi serta aksi besar-besaran di tingkat nasional apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi.
7. Mengusulkan pengakuan sebagai warisan budaya. Pemerintah pusat diminta menetapkan praktik ladang berpindah berbasis kearifan lokal masyarakat adat Dayak sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Nasional.

Ingkong juga menyayangkan keterlibatan Bima yang diketahui merupakan warga Kaltara. Meski demikian, ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dikaitkan dengan keluarga.

“Kesalahan orang tua tidak boleh dikenakan kepada anaknya, dan kesalahan anak tidak boleh disalahkan kepada orang tua. Kita berharap orang tua memberikan imbauan kepada anaknya dan orang tua juga harus hadir,” pungkasnya.(Lia)