JAKARTA – Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri mengusulkan enam poin pengendalian untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Usulan tersebut ditujukan untuk memperketat mekanisme penyadapan sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.

Usulan itu disampaikan Kepala Baintelkam Polri, Komjen Dedy Kusuma Bakti, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dedy menegaskan, pengaturan penyadapan harus mampu memberikan batasan yang jelas agar kewenangan tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang, terutama untuk kepentingan pribadi maupun di luar sasaran yang telah ditentukan.

“Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian,” kata Dedy.

Enam poin yang diusulkan mencakup pembatasan sasaran penyadapan, larangan penyalahgunaan, kewajiban perintah tertulis, pencatatan yang tidak dapat dihapus, pengawasan berlapis, hingga pemberian sanksi tegas bagi pihak yang melanggar.

Pertama, Baintelkam mengusulkan agar sasaran penyadapan diatur secara limitatif atau terbatas. Artinya, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk menghadapi tindak kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.

Kedua, diperlukan larangan tegas terhadap penyadapan di luar sasaran yang telah ditentukan. Kewenangan tersebut juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun tujuan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Ketiga, setiap tindakan penyadapan harus didasarkan pada perintah tertulis dari pimpinan dengan batas waktu yang jelas. Dedy menyebut, dalam mekanisme yang diterapkan di lingkungan Intelkam, jangka waktu penyadapan ditetapkan selama satu bulan.

Selain itu, prosesnya harus terdokumentasi dengan sistem kompartementasi, yakni memisahkan pihak pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis. Pemisahan tersebut dinilai penting untuk memastikan adanya kontrol dan mencegah tindakan sepihak.

Keempat, seluruh penggunaan sarana penyadapan wajib dicatat dan rekamannya tidak boleh dihapus. Pencatatan tersebut juga harus disertai mekanisme audit secara berkala agar setiap tindakan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Kelima, pengawasan harus dilakukan secara berlapis. Dedy mengusulkan pengawasan melekat oleh Kepala Baintelkam Polri, serta pengawasan dari fungsi inspektorat dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Polri.

Keenam, diperlukan ketentuan sanksi yang tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Sanksi tersebut mencakup pertanggungjawaban pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP, serta sanksi pelanggaran kode etik dan disiplin di lingkungan Polri.

Dedy menjelaskan, pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, dengan hukuman terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sementara sanksi disiplin mengacu pada PP Nomor 2 Tahun 2003.

Ia menegaskan, pemberian sanksi tidak hanya berlaku bagi personel yang melaksanakan penyadapan secara langsung, tetapi juga terhadap pihak yang memberikan perintah apabila terbukti terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan.

Melalui enam usulan tersebut, Baintelkam Polri berharap RUU Penyadapan nantinya dapat menghadirkan aturan yang tegas, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kewenangan penyadapan tetap dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dan penegakan hukum tanpa mengabaikan perlindungan hak masyarakat.