SAMARINDA – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memasukkan sejumlah proyek strategis melalui skema Multi Years Contract (MYC) dalam pembahasan KUA-PPAS 2027 menuai kritik. Meski akhirnya ditolak, langkah eksekutif yang dinilai mendadak mengusulkan proyek bernilai besar di tengah tekanan fiskal daerah memunculkan tanda tanya mengenai perencanaan dan transparansi anggaran.

Lembaga pengamat kebijakan publik Pokja 30 menilai, upaya mendorong skema kontrak tahun jamak tersebut tidak semestinya dilakukan tanpa perencanaan matang dan koordinasi terbuka dengan DPRD Kaltim.

Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, bahkan mengingatkan agar kebijakan pembangunan tidak sampai mengarah pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Jangan sampai kebijakan ini mementingkan kepentingan seorang Rudi Mas’ud, bukan kepentingan Gubernur Kaltim. Kalau ada maksud dan tujuan tertentu, saya rasa ini akan menjadi polemik baru dan menciptakan masalah baru,” tegas Buyung, Rabu (18/11/2026).

Menurut Buyung, persoalan utama bukan semata-mata pada penggunaan skema MYC, melainkan proses pengusulan proyek yang dinilainya terkesan mendadak. Terlebih, kondisi fiskal Kaltim sedang menghadapi tekanan berat dengan defisit yang disebut berada di kisaran Rp 12 triliun.

Dalam situasi tersebut, pemerintah seharusnya lebih selektif menentukan program yang benar-benar mendesak. Pengalokasian anggaran besar untuk proyek yang belum jelas skala prioritasnya justru berisiko menambah beban keuangan daerah.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II di kawasan GOR Sempaja, Samarinda.

Buyung mempertanyakan urgensi pembangunan rumah sakit tersebut. Sebab, di Samarinda telah tersedia RSUD Abdoel Wahab Sjahranie serta sejumlah rumah sakit lainnya yang menjadi fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Ia juga menyoroti munculnya isu di tengah masyarakat mengenai dugaan keterkaitan pengadaan alat kesehatan dengan lingkaran terdekat pengambil kebijakan. Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penelusuran pihak berwenang.

“Jangan sampai ada bisnis sekelompok orang tertentu yang berlindung di balik pembangunan yang menyatakan itu untuk publik. Kalau di tengahnya ada bisnis, celakalah dia sebagai gubernur. Di sana bisa terjadi conflict of interest (konflik kepentingan), di mana dia menggunakan kewenangan dan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok,” kritiknya.

Status Jalan dan Potensi Persoalan Hukum

Kritik Pokja 30 juga menyasar rencana pembangunan infrastruktur jalan yang masuk dalam usulan MYC. Buyung mengingatkan, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu status kewenangan setiap ruas jalan yang akan dibangun.

Menurutnya, pemerintah provinsi tidak boleh mengabaikan pembagian kewenangan antara jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Kejelasan status jalan menjadi penting agar pelaksanaan proyek tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.

Selain itu, muncul pula pertanyaan publik mengenai kemungkinan jalur tersebut dimanfaatkan sebagai sarana transportasi minyak. Buyung menilai, informasi dan tujuan pembangunan harus dibuka secara transparan agar tidak memunculkan spekulasi.

“Jangan mengambil kewenangan yang bukan porsinya. Kalau itu tidak bertuah, siapa yang bertanggung jawab? Pokja mengingatkan, jangan sampai ini menjadi temuan atau bahkan berujung pada tindakan hukum karena ada potensi kerugian negara. Hati-hati,” tandasnya.

Minta Kajian Dibuka Sebelum Proyek Disahkan

Buyung menilai, proyek strategis dengan pembiayaan tahun jamak semestinya melewati tahapan perencanaan yang jelas sebelum diajukan dalam pembahasan anggaran.

Tahapan tersebut, antara lain, kajian akademik, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), studi kelayakan atau feasibility study, serta uji publik. Seluruh proses itu diperlukan untuk memastikan proyek memang dibutuhkan, layak dikerjakan, dan tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan.

Ia menyayangkan apabila proyek bernilai besar justru baru dimunculkan menjelang pengesahan KUA-PPAS. Menurutnya, kebijakan pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada kehendak kepala daerah, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan persetujuan legislatif.

“Bukan ujug-ujug mau bangun jalan, mau bangun jembatan, tapi lihat apa dampaknya. Kebijakan ini bukan hanya keinginan seorang gubernur, tapi keinginan Kalimantan Timur, keinginan DPRD, dan keinginan masyarakat. Kalau tidak transparan dan tidak terkoordinasi, sia-sia dong uang publik dipakai,” pungkasnya.

Penolakan terhadap usulan MYC dalam pembahasan KUA-PPAS 2027 pun menjadi pengingat bahwa proyek pembangunan berskala besar harus didukung perencanaan, kajian, dan keterbukaan informasi. Di tengah tekanan fiskal, pemerintah dituntut memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur.