BERAU, IT-NEWS.ID – Keterbukaan regulasi terkait kompensasi pelanggan PLN menjadi salah satu persoalan yang disoroti Perhimpunan Buruh Berau Bersatu (PBBB)–KASBI dalam audiensi bersama PT PLN (Persero) UP3 Berau pada 11 November 2026.

Dalam audiensi tersebut, salah satu hal yang dibahas ialah permintaan salinan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 122.K/TL.01/MEM.L/2026 tentang besaran Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Permintaan tersebut diajukan agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung ketentuan yang menjadi acuan dalam perhitungan kompensasi kepada pelanggan ketika pelayanan kelistrikan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Namun, hingga saat ini, salinan Kepmen tersebut belum diperoleh. Sebelumnya, pihak PLN UP3 Berau menyampaikan bahwa permintaan dokumen akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Tim Legal PT PLN (Persero).

Saat dikonfirmasi, Team Leader Administrasi Umum PLN, Agus Wahyudi, menyampaikan bahwa pihaknya tidak diperkenankan membagikan dokumen tersebut.

“Mohon izin, kami tidak diperkenankan membagikan dokumennya. Arahannya, jika ada yang membutuhkan dokumen tersebut, bisa berkoordinasi atau meminta ke ESDM atau instansi dan lembaga terkait,” ungkapnya, Kamis (19/11/2026).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum PBBB-KASBI, Rantau, menilai Kepmen tersebut penting karena menjadi acuan dalam perhitungan kompensasi atau ganti rugi kepada pelanggan PLN. Namun, masyarakat justru belum memiliki akses terbuka terhadap dokumen yang menjadi dasar perhitungan tersebut.

“Ini menjadi persoalan, karena Kepmen tersebut bisa dikatakan sebagai acuan dalam perhitungan ganti rugi kepada pelanggan. Sementara itu, dokumennya sendiri tidak dapat diakses secara umum oleh masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, akses terhadap regulasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas ketentuan yang digunakan dalam menentukan besaran kompensasi. Dengan begitu, pelanggan juga memiliki dasar untuk memahami hak yang seharusnya diterima ketika pelayanan kelistrikan tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Persoalan ini pun bukan hanya mengenai berapa besar ganti rugi yang diterima pelanggan, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat mengetahui dan memeriksa dasar aturan yang digunakan PLN dalam menentukan kompensasi.