SAMARINDA — Gelombang aksi demonstrasi besar dipastikan akan mengguncang Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dikabarkan tengah mematangkan persiapan untuk menggelar unjuk rasa akbar pada 21 April 2026, dengan tuntutan utama pelengseran Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Aksi ini direncanakan melibatkan ribuan massa dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Dua titik utama yang akan menjadi pusat konsentrasi massa adalah Kantor DPRD Provinsi Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
Sebagai bentuk keseriusan, aliansi bahkan telah mendirikan dua posko perjuangan di kawasan simpang Lembuswana, Samarinda. Posko tersebut difungsikan sebagai pusat koordinasi dan konsolidasi pergerakan massa menjelang hari pelaksanaan.
Situasi ini pun mulai mendapat perhatian aparat kepolisian. Kapolresta Samarinda, Hendri Umar, memastikan pihaknya telah melakukan pemantauan intensif terhadap rencana aksi tersebut.
“Untuk demo tanggal 21 nanti, kami sudah monitor kegiatan dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Kepolisian akan memberikan pengamanan agar aksi berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya saat ditemui di Mapolresta Samarinda, Senin (13/4/2026).
Ia mengimbau seluruh peserta aksi untuk tetap mengedepankan cara-cara damai dan intelektual dalam menyampaikan aspirasi. Selain itu, masyarakat juga diminta turut menjaga stabilitas keamanan di Kota Samarinda.
Dengan potensi jumlah massa yang besar, kepolisian membuka kemungkinan untuk menambah kekuatan pengamanan. Jika diperlukan, bantuan personel dari Polda Kaltim akan diterjunkan, termasuk dari satuan Dalmas dan Brimob.
“Jika massa dalam jumlah besar, kami akan libatkan bantuan dari Polda Kaltim, terutama Dalmas dan Brimob,” tegas Hendri.
Koordinator Lapangan, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa Gerakan 21 April bukanlah gerakan susupan atau kepentingan politik sesaat. Menurutnya, aksi ini lahir dari keresahan masyarakat bawah yang merasa aspirasinya tidak didengar oleh pemerintah provinsi.
Ini bukan gerakan tiba-tiba. Ini suara yang tumbuh dari bawah. Dari masyarakat yang merasa tidak didengar,” tegas Erly,
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 4.075 orang dilaporkan telah mendaftar untuk ikut serta dalam aksi yang akan dipusatkan di Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim tersebut. Isu sentral yang diusung meliputi dugaan nepotisme, praktik dinasti politik, hingga sejumlah kebijakan anggaran yang dianggap boros.
