TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-8 Masa Sidang III Tahun 2025, Jumat (28/11).
Namun, postur anggaran tahun depan tidak lagi “selega” tahun sebelumnya. Penurunan tajam Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat membuat APBD Bulungan 2026 harus disusun dengan tingkat kehati-hatian tinggi.
Bupati Bulungan, Syarwani, mengungkapkan pendapatan daerah pada 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,58 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,01 triliun.
Selisih yang menganga lebih dari Rp 400 miliar tersebut terpaksa ditutup melalui pembiayaan daerah. “APBD 2026 memang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Penurunan terbesar berasal dari TKD,” ujarnya.
Ia merinci, TKD yang pada 2025 mencapai Rp1,5 triliun, turun menjadi sekitar Rp1,3 triliun pada 2026. “Persentase penurunannya sekitar 13,33 persen. Artinya, kurang lebih Rp200 miliar hilang dari transfer pusat,” jelas Syarwani.
Tidak hanya TKD, sejumlah sumber pendapatan lain juga ikut menurun. Kondisi ini membuat Pemkab Bulungan harus menerapkan efisiensi secara menyeluruh, sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri.
“Kita tetap melakukan langkah-langkah efisiensi. Itu sudah diterapkan sejak penyusunan APBD,” kata Bupati.
Dengan ruang fiskal yang menyempit, Pemkab Bulungan menegaskan fokus pembangunan 2026 akan mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
“Prioritas kita jelas, yaitu layanan pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengembangan SDM tidak hanya menjadi tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga melibatkan berbagai OPD melalui program peningkatan kualitas SDM.
Hal serupa terjadi di sektor kesehatan, di mana Dinas Kesehatan, RSD, hingga DP3AP2KB turut berperan memperkuat layanan dan kualitas SDM.
Meski anggaran menurun, pembangunan infrastruktur tetap masuk daftar prioritas. DPRD Bulungan juga menyoroti sejumlah ruas penting, khususnya akses jalan antarkecamatan.
“There are aspirasi fraksi terkait jalan Tanjung Palas Utara–Tanjung Palas Tengah yang melewati Desa Kelubir, Silva Rahayu hingga Salimbatu,” ujar Syarwani.
Namun, ia mengakui bahwa terbatasnya anggaran membuat perbaikan tidak bisa dilakukan sekaligus. “Tidak bisa sekaligus di 2026, tapi secara bertahap kita akan mengintervensi peningkatan kondisi jalan yang menghubungkan dua kecamatan itu,” tutupnya. (Lia)
