TANJUNG REDEB – Ikhtiar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau membuka ruang lebih luas bagi pelaku UMKM dari kalangan penyandang disabilitas mendapat angin segar. Kebijakan itu disambut apresiasi dari DPRD Berau, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk kesungguhan pemerintah daerah dalam membangun ekonomi yang inklusif.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, menyebut upaya Diskoperindag memberikan bantuan dan pembinaan bagi UMKM disabilitas sebagai langkah progresif yang harus terus diperkuat.
“Ini adalah wujud komitmen pemerintah menghadirkan kebijakan yang adil. Penyandang disabilitas memiliki potensi besar di sektor UMKM. Mereka hanya butuh ruang, pelatihan, dan akses yang setara,” ujar Arman.
Menurutnya, program tersebut tak boleh berhenti pada bantuan alat atau permodalan semata. Pendampingan teknis, pelatihan manajerial, dan penguatan jejaring pemasaran menjadi faktor penting agar pelaku UMKM disabilitas bisa benar-benar naik kelas.
Arman juga mendorong Diskoperindag menggandeng lebih banyak mitra—mulai dari lembaga pelatihan, komunitas disabilitas, hingga pelaku industri—untuk membuka peluang kolaborasi yang lebih konkret.
“Keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor ekonomi harus dipandang sebagai peluang, bukan belas kasihan. Mereka adalah subjek pembangunan,” tegasnya.
Ia menilai perubahan perspektif ini penting agar kebijakan inklusif tidak berhenti di meja perencanaan. Karena itu, Komisi II berkomitmen mengawal anggaran dan regulasi pendukung agar program pemberdayaan UMKM disabilitas masuk dalam prioritas tahunan Diskoperindag dan tidak berakhir sebagai kegiatan seremonial.
“Kami akan memastikan program ini memberikan hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh mereka,” tutup Arman.
(ADV)
