Oleh: Ketua Forda Merah Putih Berau, Mikael Sengiang, S.H.
BERAU – Banjir besar kembali merendam sejumlah wilayah di Sumatra. Dari Aceh hingga Sumatra Barat, pemerintah daerah serempak menyalahkan hujan ekstrem sebagai penyebab utama. Namun penjelasan itu, meski terdengar aman, semakin sulit diterima publik. Sejumlah kajian hidrologi dan citra satelit menunjukkan pola yang sama: banjir besar di Sumatra bukan semata urusan cuaca, melainkan buah dari kerusakan ekosistem hulu yang berlangsung bertahun-tahun.
Rangkaian pembukaan hutan, ekspansi kebun sawit, pertambangan, hingga pelanggaran tata ruang menciptakan kondisi yang membuat sungai kehilangan daya tampung alaminya. Di Jambi, riset menunjukkan peningkatan frekuensi banjir hingga beberapa kali lipat sejak kawasan hulu berubah menjadi perkebunan. Di Riau dan Sumatra Selatan, lahan gambut yang dikeringkan berubah menjadi “pemantik banjir”—air hitam yang lambat surut karena struktur tanah kehilangan kekuatannya.
Sumatra seakan memperlihatkan naskah bencana yang berulang. Dan di titik inilah Kalimantan, termasuk Berau, menemukan cermin masa depannya.
Di Berau, alarm keras sesungguhnya pernah berbunyi. Awal 2021, banjir besar di DAS Kelay dan Segah merendam kampung-kampung hingga pusat kota. Pemerintah kembali menyebut curah hujan di atas normal sebagai penyebab. Tapi temuan sejumlah peneliti dan pemerhati lingkungan menunjukkan hal lain: tutupan hutan hulu berkurang drastis dalam satu dekade terakhir, pembukaan lahan tambang dan perkebunan terus merangsek naik, dan sedimentasi di sungai meningkat.
Di banyak tempat, DAS Berau kini punya struktur mirip Sumatra sebelum bencana besar menjadi rutinitas.
Sumber masalahnya tetap sama: izin yang mudah keluar, pengawasan yang lemah, dan tata ruang yang tak dianggap sebagai aturan mengikat. Kawasan hulu, yang semestinya menjadi ruang lindung, justru diterobos oleh perusahaan. Dokumen AMDAL yang seharusnya menjadi pagar pengelolaan hanya berperan di atas kertas. Pemerintah jarang melakukan audit komprehensif, sementara sanksi pencabutan izin hampir tak pernah terdengar.
Akibatnya mulai terasa. Kualitas air baku menurun dan biaya pengolahan meningkat, membuat masyarakat menjadi pihak terakhir yang menanggung ongkos lingkungan. Pariwisata, pertanian, hingga perikanan sungai terancam oleh ketidakstabilan hidrologi. Di tingkat sosial, masyarakat hilir mempertanyakan keputusan pemerintah yang mengizinkan eksploitasi hulu tanpa pengendalian ketat. Situasi ini membuka potensi konflik yang lebih besar.
Sumatra telah menunjukkan bahwa krisis ekologis tidak hanya merusak ruang hidup, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara.
Untuk menghindari jalur bencana yang sama, Berau memerlukan langkah-langkah yang tegas dan tidak kompromistis. Audit total atas seluruh izin di hulu DAS menjadi pintu masuk utama. Pemerintah harus memeriksa ulang kesesuaian perizinan dengan RTRW, menilai jejak reklamasi, dan membaca kembali data satelit tentang perubahan tutupan lahan. Kawasan hulu perlu ditetapkan sebagai zona moratorium izin baru hingga seluruh evaluasi tuntas.
Transparansi data menjadi syarat lain. Pemerintah harus membuka peta deforestasi, peta izin, dan peta sedimentasi kepada publik agar risiko banjir dapat dipantau secara terbuka. RTRW Berau mesti diperkuat berdasarkan proyeksi iklim jangka panjang dan pendekatan ekologi lanskap, bukan kepentingan jangka pendek.
Pemulihan lanskap di kawasan hulu juga menjadi keharusan. Rehabilitasi dengan spesies lokal, pengendalian erosi, dan perbaikan daerah kritis perlu dilakukan berdasarkan bukti ilmiah, bukan sekadar formalitas tahunan.
Sumatra sudah mengalami akibat terburuk dari kompromi tata ruang dan perizinan. Pertanyaannya kini sederhana: apakah Berau ingin mempelajari peringatan itu, atau menunggu banjir besar berikutnya untuk menyadarkan diri?
Karena saat bencana kembali datang, hujan bukan lagi pihak yang bisa disalahkan. Yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah keputusan-keputusan manusia yang membiarkan ruang hidup rusak pelan-pelan sampai akhirnya menenggelamkan semuanya.
Pepatah suku Indian pernah mengingatkan:
“Ketika pohon terakhir ditebang, sungai terakhir tercemar, dan ikan terakhir mati, barulah manusia sadar bahwa uang tidak bisa dimakan.”
(Zenn)
