BERAU, IT-NEWS.ID – Keluhan masyarakat terhadap pasokan listrik yang terus bermasalah di Kabupaten Berau menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi terkait tuntutan masyarakat atas minimnya pasokan listrik, Selasa (27/10/2026). Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyampaikan tiga poin tuntutan yang diharapkan menjadi langkah konkret untuk menjawab keresahan warga.
Tiga poin tersebut meliputi pemberian kompensasi bagi pelanggan terdampak, percepatan perbaikan pembangkit listrik yang tidak bergantung pada sistem interkoneksi, serta pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Terkait kompensasi, Sri Juniarsih menyebut masyarakat tidak akan menerima penggantian dalam bentuk uang tunai. Kompensasi tersebut akan diberikan dalam bentuk konversi pemakaian listrik pada periode berikutnya, dengan besaran yang bervariasi.
“Untuk kompensasi, nanti bukan berupa uang tunai, tetapi listrik yang akan dikonversi ke pemakaian berikutnya. Besarannya bervariasi, ada 10 persen, 15 persen, hingga 20 persen,” ujar Sri Juniarsih dalam rapat tersebut, Selasa (27/10/2026).
Selain kompensasi, ia meminta agar perbaikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tidak terhubung dengan sistem interkoneksi dapat segera dilakukan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar masyarakat tidak terus menunggu penyelesaian interkoneksi untuk mendapatkan pasokan listrik yang lebih baik.
“Kami meminta dalam jangka pendek ini pembangkit yang bukan interkoneksi bisa diperbaiki terlebih dahulu, sambil kita menunggu interkoneksi selesai,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan perusahaan melalui program CSR untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah titik, termasuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH).
“CSR juga kami minta bisa diarahkan ke titik-titik tertentu, misalnya di ruang terbuka hijau,” ungkapnya.
Sementara itu, pengembangan jaringan interkoneksi kelistrikan Kalimantan Timur ditargetkan rampung pada 2027. Target tersebut berdasarkan pembahasan bersama Gubernur Kalimantan Timur dan PLN, dengan jaringan yang direncanakan menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Meski demikian, penyelesaian interkoneksi masih membutuhkan tahapan pembangunan. Masyarakat Berau pun membutuhkan langkah nyata dalam waktu dekat agar persoalan pasokan listrik tidak terus mengganggu aktivitas rumah tangga maupun kegiatan usaha.
Karena itu, percepatan perbaikan pembangkit dan kepastian realisasi kompensasi menjadi hal yang dinantikan masyarakat di tengah keluhan terhadap pasokan listrik yang belum stabil.
