TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan studi tiru ke Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mempelajari penerapan pajak kendaraan di atas air yang mulai diberlakukan pada 2025.
Wakil Gubernur NTT, Jhoni Asadoma,
mengatakan Kaltara menjadi tempat belajar karena dinilai berhasil menerapkan jenis pajak tersebut sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, NTT memiliki potensi besar untuk menerapkan kebijakan serupa. Sebagai provinsi kepulauan, NTT memiliki banyak kapal yang digunakan untuk pariwisata maupun perdagangan.
“Kami datang untuk belajar bagaimana Kaltara menerapkan pajak kendaraan di atas air. NTT juga memiliki banyak kapal, baik untuk pariwisata maupun perdagangan. Potensi ini ingin kami kelola agar bisa meningkatkan PAD,” ujar Jhoni, Kamis (22/10).
Ia menyebutkan, kawasan Labuan Bajo memiliki lebih dari 1.000 kapal pinisi. Jumlah tersebut belum termasuk kapal yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan sektor lainnya.
Melalui kunjungan ini, Pemprov NTT ingin mempelajari mekanisme pemungutan, aturan, hingga pelaksanaan pajak kendaraan di atas air yang diterapkan di Kaltara.
Selain membahas pajak, kedua provinsi juga membuka peluang kerja sama di sektor lain, seperti peternakan dan perkebunan.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Hariyanto, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menjelaskan, pajak kendaraan di atas air mulai diterapkan di Kaltara pada 2025 dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
Menurut Denny, hingga saat ini terdapat 70 wajib pajak yang telah terdaftar. Penerimaan dari sektor tersebut disebut telah mencapai Rp15 miliar.
“Ini merupakan objek pajak baru yang bisa menambah PAD Kaltara. Kami akan terus melakukan sosialisasi agar potensi yang ada dapat dimaksimalkan,” kata Denny.
Ia menegaskan, optimalisasi pajak daerah perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan manfaatnya bagi masyarakat.
“Pajak yang dikelola harus bisa mendukung pembangunan dan kembali memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Denny berharap kunjungan Pemprov NTT menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman, termasuk membahas pendataan kapal lokal maupun kapal dari luar negeri yang beroperasi di wilayah perairan.
“Kita harap melalui pertukaran informasi tersebut, kedua provinsi diharapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah masing-masing sekaligus membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan,” harapnya. (Lia)
