TANJUNG REDEB — Meningkatnya kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan membuat pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kilogram di Kabupaten Berau perlu diperketat. Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman, yang menilai gas bersubsidi tersebut harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Menurutnya, setiap memasuki Ramadan hingga menjelang Idulfitri, permintaan terhadap LPG 3 kilogram cenderung meningkat. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan, sehingga berpotensi memicu kenaikan harga bahkan kelangkaan di pasaran.
Sakirman menegaskan bahwa gas bersubsidi atau yang sering disebut gas melon merupakan kebutuhan penting bagi rumah tangga berpenghasilan rendah serta pelaku usaha kecil.
“Gas melon ini sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Karena itu distribusinya harus diawasi agar tidak terjadi lonjakan harga maupun kelangkaan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya potensi penimbunan maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama instansi terkait.
Karena itu, ia mendorong Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau untuk meningkatkan pengawasan di lapangan melalui inspeksi mendadak yang melibatkan berbagai pihak.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan distribusi LPG berjalan sesuai ketentuan serta harga jual tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Pengawasan harus benar-benar menyeluruh. Jangan sampai gas melon yang seharusnya untuk masyarakat kecil justru dimanfaatkan pihak lain,” tegasnya.
Selain itu, Sakirman juga meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak oknum yang terbukti melakukan penimbunan atau penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi.
Menurutnya, praktik seperti itu kerap muncul menjelang hari besar keagamaan ketika permintaan masyarakat meningkat.
“Biasanya menjelang Lebaran gas melon tiba-tiba sulit didapatkan. Padahal sebenarnya stoknya ada. Ini yang harus diantisipasi sejak awal,” katanya.
Ia berharap pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan LPG subsidi tetap aman bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(*)
