TANJUNG SELOR – Demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Bulungan tak mau berpangku tangan. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), langkah jemput bola kini digencarkan hingga ke pelosok kecamatan dan perusahaan-perusahaan besar di daerah itu.
Fokus utama diarahkan pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak mineral bukan logam dan batuan (galian C), serta pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
“Kami tidak hanya menunggu, tapi turun langsung ke lapangan. Sekali jalan ke kecamatan, semua potensi pajak yang bisa kami jangkau akan kami garap,” ujar Kepala Bapenda Bulungan, Zulkifli Salim, kepada tim IT-News, Rabu (29/10).
Sebagai langkah konkret, Bapenda Bulungan meluncurkan program tur pelayanan pajak ke sejumlah kecamatan. Dimulai dari Bunyu, Sekatak, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Utara, hingga Tanjung Palas.
Dalam kegiatan itu, tim Bapenda tidak hanya melayani pembayaran PBB-P2, tetapi juga menggandeng Samsat Bulungan, Ditlantas Polda Kaltara, dan Jasa Raharja untuk optimalisasi pajak kendaraan bermotor.
“Kami ingin memudahkan masyarakat. Mereka tidak perlu jauh-jauh ke Tanjung Selor untuk bayar pajak,” jelas Zulkifli.
Meski berbagai upaya sudah dilakukan, realisasi pajak tahun ini masih belum optimal. Capaian PKB dan BBNKB baru di bawah 50 persen, sementara PBB-P2 mencapai sekitar 60 persen.
“Ini fenomena yang cukup spesifik. Ada banyak faktor, mulai dari kebijakan pembebasan BPHTB oleh pemerintah pusat, penghapusan denda pajak oleh daerah, hingga perlambatan ekonomi masyarakat,” paparnya.
Zulkifli juga mengakui, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas jangkauan pelayanan. Namun hal itu tak menyurutkan semangat tim di lapangan.
“Kami tetap maksimalkan kinerja dengan sumber daya yang ada. Petugas kami tetap semangat meski di tengah efisiensi anggaran,” tegasnya.
Tak hanya masyarakat, Bapenda Bulungan kini mulai menyasar potensi pajak dari perusahaan besar, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara.
“Saya pastikan kami akan masuk ke perusahaan, baik dengan pemberitahuan maupun secara mendadak (sidak),” tandas Zulkifli, yang juga menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Ia pun mengimbau seluruh pelaku usaha di Bulungan agar kooperatif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
“Kami berharap para pemilik perusahaan bersikap terbuka dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Karena hasilnya juga kembali untuk pembangunan daerah kita sendiri,” pungkasnya. (Adv/Lia)
