SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memberikan penjelasan lanjutan perihal isu rumah dinas gubernur dan wakil gubernur yang pada hari ini terbit di beberapa kanal-kanal berita.
Dalam penjelasannya kepada awak media pada Kamis (02/04/2026) sore, via sambungan telepon, Seno Aji merasa bahwa dalam wawancara sebelumnya, penjelasan lebih rinci belumlah bisa tersampaikan secara detail.
“Dalam wawancara tadi, saya merasa waktu dan ruang yang tersedia sangat terbatas, sehingga belum bisa menjelaskan secara lengkap dan mendalam tentang substansi anggaran fasilitas rumah jabatan serta ruang kerja pimpinan daerah,” kata Seno Aji mengawali perbincangannya.
Ia pun akui bahwa dengan kondisi ruang dan waktu terbatas, ada kemungkinan publik merasa jawaban soal rumah dinas itu masih lah kurang pas.
“Jadi, kami sangat memahami dan menghargai perhatian masyarakat terhadap alokasi anggaran lebih dari Rp25 miliar untuk fasilitas rumah jabatan dan ruang kerja pimpinan daerah di APBD 2025,” kata Seno Aji.
“Kata-kata yang kami gunakan sebelumnya mungkin kurang tepat dalam menyampaikan maksud, sehingga menimbulkan kesan yang kurang pas di tengah keprihatinan publik. Untuk itu, kami ingin menjelaskan dengan lebih terbuka dan jelas,” ujarnya lagi.
Adapun untuk rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur itu, pertama, Seno jelaskan lebih dahulu soal penganggaran.
Yakni, anggaran untuk rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur bersumber sepenuhnya dari APBD Provinsi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
“Rumah jabatan dan ruang kerja Gubernur serta Wakil Gubernur bukanlah fasilitas pribadi, melainkan aset negara yang digunakan sepenuhnya untuk mendukung tugas pelayanan publik. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi rehabilitasi bangunan yang sudah berusia puluhan tahun, perbaikan sistem keamanan, ruang operasional, serta perlengkapan pendukung kegiatan resmi seperti silaturahmi, penerimaan tamu daerah, koordinasi pembangunan, dan acara keagamaan,” katanya.
Kemudian, ia lanjutkan, anggaran Rp25 miliar lebih itu tersebar dalam puluhan item belanja,.
“Termasuk rehabilitasi ruang kantor gubernur, rumah jabatan, ruang kerja wakil gubernur, serta kebutuhan operasional harian. Tujuannya adalah agar fasilitas ini tetap layak dan fungsional, sehingga pimpinan daerah bisa bekerja optimal melayani masyarakat Kalimantan Timur.”
Dan, rujab ini, tak hanya difasilitasi untuk pimpinan daerah, melainkan juga dibuka lebar untuk warga.
“Rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur sudah beberapa kali kami buka lebar-lebar untuk ribuan warga pada beberapa momen. Termasuk saat Idulfitri kemarin. Warga bebas datang bersilaturahmi, berfoto, dan makan bersama. Itu menunjukkan bahwa rumah ini benar-benar menjadi rumah rakyat, bukan sekadar tempat tinggal pejabat,” jelasnya.
Lalu, Seno juga sampaikan bahwa ia ingin hal ini tak usah disembunyikan. Termasuk soal pola penganggarannya.
“Pola pengusulan dan penganggarannya mengikuti mekanisme standar penyusunan APBD daerah. Kebutuhan rehabilitasi atau pemeliharaan rumah jabatan dan ruang kerja diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, biasanya melalui Sekretariat Daerah atau Dinas Perumahan/Pekerjaan Umum,”.
“Usulan tersebut dibahas dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah. Selanjutnya dibahas bersama DPRD Provinsi dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga Rancangan APBD.
Setelah disetujui bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD, anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD.
Seluruh proses ini diaudit dan diawasi sesuai peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Di akhir, Seno sampaikan bahwa dirinya sebagai wakil gubernur, sampaikan terbuka atas kritik dan saran terkait dengan kinerja sebagai pengambil kebijakan di daerah. Keterbukaan pun ia sampaikan adalah hal yang ia akan terus lakukan.
“Ya makannya kan saya jawab. Dan saya harap, penjelasan saya ini juga bisa disampaikan ya,” kata Seno.
“Pada akhirnya, kami sangat terbuka dengan masukan dan pengawasan dari masyarakat, supaya setiap rupiah dari APBD benar-benar dipakai sebaik mungkin untuk kemajuan Kalimantan Timur,” pungkas Seno mengakhiri. (***)
