MAHAKAM ULU–– Kekeringan yang melanda Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, mulai memukul kehidupan masyarakat. Selain membuat Sungai Mahakam surut dan menghambat transportasi, kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di wilayah yang akses daratnya masih terbatas.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu akhirnya menetapkan status siaga darurat mulai 19 Agustus 2026. Status tersebut untuk sementara berlaku selama satu pekan dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.
Kepala Pelaksana BPBD Mahakam Ulu, Agus Darmawan, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah kekeringan berlangsung hampir satu bulan dan dampaknya semakin dirasakan masyarakat.
“Sudah hampir satu bulan tidak hujan. Kondisi sungai semakin surut dan dampaknya mulai terasa terhadap distribusi barang maupun mobilitas masyarakat,” kata Agus, Kamis (20/8/2026).
Sungai Mahakam yang menjadi jalur utama transportasi menuju sejumlah wilayah pedalaman kini tidak dapat dilalui kapal berukuran besar. Warga dan pelaku distribusi terpaksa menggunakan perahu kecil untuk tetap mengangkut barang dan melakukan perjalanan.
Kondisi tersebut paling menyulitkan masyarakat di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. Kedua wilayah tersebut masih menghadapi keterbatasan akses jalan darat sehingga ketergantungan terhadap jalur sungai cukup tinggi.
“Long Apari masih harus menggunakan jalur sungai. Ketika sungai surut seperti sekarang, otomatis distribusi dan mobilitas masyarakat menjadi terganggu,” ujarnya.
Dampak paling nyata kemudian terlihat pada harga kebutuhan pokok. Agus menyebut harga beras ukuran 25 kilogram yang sebelumnya berada di kisaran Rp600.000 kini dapat mencapai Rp1 juta.
Kenaikan harga juga terjadi pada bahan bakar minyak. Pertalite yang pasokannya terbatas bahkan disebut dapat mencapai Rp35.000 per liter di wilayah tertentu.
“SPBU juga terbatas dan perjalanan menuju wilayah tersebut cukup sulit. Jadi ada keterlambatan distribusi yang kemudian berpengaruh terhadap harga,” jelas Agus.
Untuk menekan dampak kekeringan, pemerintah daerah menyiapkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak. Dinas Ketahanan Pangan juga telah menggelar gerakan pangan murah.
Namun, Agus mengatakan persoalan distribusi menjadi tantangan terbesar. Bantuan dan pangan murah tidak akan maksimal jika akses menuju wilayah terdampak tetap sulit.
“Gerakan pangan murah sudah dilakukan untuk membantu masyarakat. Tetapi memang belum cukup karena persoalan distribusi ke wilayah yang aksesnya sulit masih menjadi kendala,” katanya.
Selain pangan, pemerintah memantau ketersediaan air dan kondisi kesehatan masyarakat. Penurunan debit sungai menjadi perhatian karena masyarakat juga membutuhkan air untuk aktivitas sehari-hari.
Status siaga darurat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi dan penanganan dampak kekeringan. Jika kondisi semakin parah, status tersebut dapat kembali dievaluasi.
“Kami mengimbau masyarakat jangan panik dan tetap waspada. Pemerintah akan berupaya memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak,” tegas Agus.
Menurutnya, kondisi ini juga memperlihatkan pentingnya percepatan pembangunan akses jalan darat menuju wilayah pedalaman Mahakam Ulu. Dengan tersedianya jalur alternatif, masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi Sungai Mahakam.
“Harapannya akses darat bisa segera tersambung sehingga ketika sungai surut, masyarakat tetap memiliki jalur alternatif untuk mobilitas dan distribusi kebutuhan pokok,” pungkasnya.
