“Waktunya memang sangat singkat, hanya sekitar satu setengah bulan. Karena itu kami berbagi wilayah dengan Dinas Pangan. Dengan cara ini, insya Allah 100 kampung bisa terjangkau,” jelas Eva.
Menurutnya, Diskoperindag fokus menjalankan gerakan pasar murah, terutama di kampung-kampung yang jauh dari kota. Konsepnya adalah menghadirkan harga bahan pokok yang setara dengan harga di kota, berkat adanya subsidi ongkos angkut.
“Artinya, masyarakat di kampung terjauh bisa membeli dengan harga yang sama seperti di kota, tanpa tambahan biaya transportasi,” tambahnya.
Eva menyebutkan, pelaksanaan pasar murah akan dimulai setelah anggaran perubahan disahkan. “Setelah APBD diketok, insya Allah kami bisa segera bergerak, mudah-mudahan dalam waktu satu setengah bulan ke depan,” ujarnya.
Dengan langkah ini, pemerintah daerah berharap program pasar murah dapat membantu masyarakat, terutama di wilayah pedalaman, dalam menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok sekaligus mendukung instruksi nasional terkait pengendalian inflasi. (Dvn)
