TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulungan, Riyanto, menyerahkan buku rekomendasi atas jawaban Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 Bupati Bulungan pada Senin (11/5/2026).
Penyerahan rekomendasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi DPRD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bulungan selama tahun anggaran 2025.
Dalam kesempatan itu, Riyanto menegaskan bahwa DPRD memberikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah daerah, terutama terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.
Salah satu persoalan yang paling disoroti adalah keberlanjutan pembangunan RS Pratama Bunyu yang hingga kini belum juga dilanjutkan. Menurutnya, proyek rumah sakit di Kecamatan Bunyu tersebut sangat penting karena menyangkut kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan.
Namun hingga saat ini, pembangunan rumah sakit tersebut masih terhenti dan belum menunjukkan perkembangan berarti.
“Dari rekomendasi seluruh anggota DPRD maupun fraksi, kami mendesak agar RS Pratama Bunyu segera ditindaklanjuti karena masih ada kendala dan hal itu menjadi perhatian serius kami kepada kepala daerah,” ujar Riyanto.
Selain masalah kesehatan, DPRD juga menyoroti sektor pendidikan yang dinilai masih memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah rendahnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan tingkat Sekolah Dasar yang hanya mencapai 28,61 persen sebagaimana tercantum dalam LKPJ Bupati Tahun 2025.
Rendahnya serapan anggaran tersebut dinilai berdampak terhadap pembangunan fasilitas pendidikan di sejumlah sekolah. DPRD menemukan masih ada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang belum memiliki pagar sekolah. Kondisi tersebut dianggap dapat memengaruhi keamanan siswa maupun guru saat proses belajar mengajar berlangsung.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti belum lengkapnya fasilitas di SMP Negeri 2 Tanjung Selor yang berada di kawasan Perum Korpri. Hingga tahun anggaran 2025, sekolah tersebut masih belum memiliki ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, dan laboratorium. Akibatnya, proses relokasi sekolah dan kegiatan belajar mengajar belum dapat berjalan maksimal.
Dalam pembahasan LKPJ tersebut, DPRD juga menemukan adanya tujuh satuan pendidikan PAUD yang menolak dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Temuan itu tercantum dalam Bab III halaman 60 buku LKPJ Bupati Tahun 2025.
Selain pendidikan dan kesehatan, DPRD Bulungan turut menyoroti persoalan retribusi Kebun Raya Bunda Hayati yang dinilai perlu dilakukan revisi kembali agar pengelolaannya lebih optimal.
Pada sektor infrastruktur, DPRD menilai masih banyak pembangunan jalan dan jembatan yang belum tuntas selama tahun 2025. Kondisi jalan antar kecamatan maupun jalan di beberapa desa masih dinilai belum memadai dan membutuhkan peningkatan kualitas.
DPRD meminta pemerintah daerah segera memperbaiki akses jalan dari Tanjung Selor menuju Kecamatan Peso. Jalur tersebut dianggap sangat penting karena menjadi akses utama masyarakat dari wilayah hulu Sungai Kayan menuju ibu kota kabupaten.
Selain itu, DPRD juga meminta penyelesaian peningkatan jalan poros Tanjung Selor menuju kawasan industri Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Beberapa titik jalan seperti di Desa Tanjung Agung, Desa Pura Sajau hingga Desa Binai disebut mengalami kerusakan cukup parah dan belum tertangani maksimal.
Tak hanya jalan, pembangunan jembatan di Desa Sajau Hilir juga menjadi perhatian DPRD karena hingga kini belum dapat digunakan masyarakat. DPRD juga meminta pemerintah memperbaiki sejumlah jembatan rusak di ruas jalan menuju Kecamatan Peso yang belum tersentuh perbaikan pada tahun 2025.
Kemudian, peningkatan jalan di kawasan permukiman Kilometer 56 perbatasan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Berau juga diminta segera dituntaskan. Sementara di Kecamatan Bunyu, DPRD menyoroti masih adanya jalan yang belum dilakukan pengaspalan.
Untuk mencegah kerusakan proyek infrastruktur yang baru dibangun, DPRD meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan internal terhadap pelaksanaan pembangunan. DPRD mencontohkan adanya kerusakan jembatan pada proyek jalan poros Tanjung Palas menuju Salimbatu yang dibangun pada tahun 2025.
Di bidang kesehatan, DPRD memberikan beberapa rekomendasi penting kepada pemerintah daerah. Selain meminta pembangunan RSUD Pratama Bunyu terus dilanjutkan, DPRD juga meminta pelayanan di Puskesmas Bunyu dioptimalkan sebagai langkah antisipasi selama pembangunan rumah sakit belum selesai.
DPRD juga menyarankan agar alat kesehatan yang sudah tersedia di RS Pratama Bunyu dapat dimanfaatkan sementara di Puskesmas Bunyu guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Tak hanya itu, DPRD mengusulkan pembangunan puskesmas baru di kawasan Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Usulan tersebut muncul karena puskesmas yang ada saat ini berada di kawasan sempadan pantai dan dinilai tidak lagi mampu menampung jumlah penduduk yang terus meningkat.
“Kami berharap seluruh rekomendasi yang telah kami sampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat Bulungan,” pungkas Riyanto. (adv/ Lia)
