TANJUNG REDEB – Lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diduga menjadi penyebab utama tidak berfungsinya hydrant di wilayah perkotaan Kabupaten Berau.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Berau mengaku tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek hydrant tersebut.
“Kami tidak berani ‘mengetuk’ atau melakukan intervensi pada hydrant kota karena itu bukan wewenang kami,” ungkap Nofian, Rabu (1/4).
Nofian mengungkapkan bahwa pihaknya bahkan tidak mengetahui di mana aset-aset hydrant tersebut tercatat secara administratif. Hal ini memicu keraguan besar untuk melakukan tindakan teknis atau perbaikan.
“Ironisnya, kami sendiri tidak tahu hydrant kota ini tercatat sebagai aset di instansi mana. Selama ini, proyek hydrant kota berjalan tanpa ada koordinasi sedikitpun ke pihak Disdamkar,” tambahnya.
Ketidakselarasan ini berdampak fatal secara teknis di lapangan. Nofian menjelaskan bahwa setiap pilar hydrant harus memiliki spesifikasi output yang sinkron dengan selang unit pemadam kebakaran.
Ia membandingkan kondisi ini dengan bantuan hydrant dari Pemerintah Provinsi yang baru-baru ini ditempatkan di wilayah pinggiran kota.
Sebanyak 6 titik ditempatkan di Kecamatan Sambaliung dan 6 titik di Teluk Bayur. Proyek ini dinilai sukses karena adanya koordinasi yang matang.
“Proyek dari Provinsi itu sangat baik koordinasinya. Mereka berkomunikasi dengan kami agar spesifikasi pilar dan boks pemadamnya sesuai dengan kebutuhan unit kami. Mengapa yang di dalam kota sendiri justru tidak ada komunikasi?” ucapnya.
Padahal, usulan perbaikan sistem ini sudah diajukan sejak lama. Pada tahun 2020, saat rapat pembuatan drainase estetika kota, Disdamkar telah mengusulkan secara lisan mengenai blueprint tata kota.
Usulan tersebut mencakup integrasi drainase besar dengan sistem hydrant. Bahkan, usulan tertulis dari BPBD hingga pernyataan dukungan dari Bupati Berau pada periode 2024-2025 sudah pernah ada.
“Secara regulasi kita sudah punya payung hukumnya melalui DPUPR dan Disdamkar. Secara SDM, personel kami pun sudah sangat siap,” kata Nofian.
Menurutnya, masalah utama kini tinggal pada kemauan alokasi anggaran daerah dan keberanian untuk bersinergi antar instansi.
“Kami berharap isu ini segera dibahas serius di tingkat pimpinan. Tujuannya agar infrastruktur yang rusak ini bisa dimanfaatkan kembali, bukan hanya menjadi pajangan berkarat yang tidak berguna saat bencana terjadi,” pungkasnya.(*)
