Samarinda – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin, mengkritik pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud terkait dengan kondisi hutan di Benua Etam (julukan Kaltim).
Untuk diletahui sebelumnya, orang nomor satu di Kaltim itu menyebutkan bahwa meski Kaltim tercatat sebagai provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia.
Kondisi tersebut belum menjadi persoalan yang perlu dikhawatirkan, karena luas hutan Kaltim masih sangat besar.
Kepada awak media, Syafruddin menilai pernyataan tersebut kurang tepat disampaikan oleh seorang kepala daerah.
Karena seyogianya, pemerintah perlu menekankan upaya pencegahan agar kerusakan hutan tidak terus berlanjut dan menimbulkan bencana lingkungan.
“Sebagai pemerintah seharusnya tidak berbicara seperti itu. Pemerintah harus menjaga agar Kalimantan Timur tidak terus-menerus dibabat hutannya dan digunduli hutannya,” ujar Syafruddin saat ditemui di Samarinda, Senin (15/12/2025).
Politisi PKB itu menegaskan dirinya tidak menolak investasi yang hadir di Kaltim. Namun, investasi harus dijalankan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku agar kelestarian hutan tetap terjaga.
Ia mengingatkan bahwa pandangan yang menganggap hutan Kaltim masih luas dan utuh tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan risiko kerusakan di masa depan.
“Kalau hari ini masih ada yang berpandangan bahwa hutan Kaltim masih banyak dan masih bagus, sampai kapan kondisi itu bisa kita jaga?” katanya.
Sebagai senator yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi.
Syafruddin menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi bencana, yang wajib dilakukan sejak dini akibat tata kelola lingkungan yang tidak berkelanjutan.
Ia juga mendorong agar aktivitas pertambangan dan penebangan hutan dapat dikendalikan dengan lebih ketat.
“Mulai hari ini harus kita jaga, mulai hari ini harus kita suarakan agar penambangan dan penebangan hutan itu bisa dikurangi,” tegasnya.
Ketua DPW PKB Kaltim ini juga mendesak agar Pemprov Kaltim mengajak selurub perusahaan dan elemen masyarakat untuk bersama-sama membahas langkah mitigasi kebencanaan. Serta memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai prosedur.
“Pemerintah provinsi harus mengajak pengusaha dan masyarakat agar bersama-sama memitigasi supaya Kalimantan Timur tidak mengalami bencana seperti yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh,” ujarnya.
Diakhir ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap reaktif, dan menunggu bencana terjadi sebelum bertindak.
“Jangan sampai setelah bencana baru kita bersikap tegas. Itu artinya bertindak setelah terlambat,” pungkasnya.(*)
