TANJUNG SELOR – Nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di Bulungan, Kalimantan Utara, Jumat malam (15/5), berlangsung aman dan kondusif. Pemutaran film yang digelar di Rumah Kebangsaan, Jalan Nuri, itu diikuti sekitar 100 mahasiswa dan masyarakat umum.
Film karya Dandhy Laksono bersama antropolog Cypri Dale tersebut mengangkat kisah masyarakat adat Papua Selatan yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN). Film ini menyoroti hilangnya ruang hidup masyarakat akibat proyek pembangunan yang masuk ke wilayah adat dan hutan tempat warga bergantung hidup.
Di sejumlah daerah lain, pemutaran film ini sempat mendapat penolakan hingga pembubaran dari oknum. Namun di Bulungan, kegiatan berlangsung damai dan menjadi ruang diskusi terbuka tentang pembangunan, lingkungan, dan hak masyarakat adat.
Awalnya, nobar direncanakan digelar di halaman kampus STIE Bulungan Tarakan (Bultar). Namun panitia memindahkan lokasi ke Rumah Kebangsaan demi menjaga keamanan dan kenyamanan peserta.
Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan, Walid Anshari, mengatakan bahwa diputarnya film dokumenter pesta babi tersebut bukan hanya untuk menonton film, tetapi juga membuka ruang belajar bagi mahasiswa dan masyarakat.
“Kami ingin teman-teman mahasiswa dan masyarakat melihat langsung isi filmnya, bukan hanya mendengar anggapan bahwa film ini provokatif,” ujarnya, Sabtu (16/5).
Menurut Walid, isu yang diangkat dalam film juga berkaitan dengan kondisi di Kalimantan Utara yang mulai menghadapi berbagai proyek strategis nasional.
“Dari Film dokumenter ini kami lihat ada kolerasi dengan kondisi yang kami rasakan di Kaltara serta jurusan yang kami pelajari, tidak hanya itu penayangan ini juga sebagai ruang diskusi untuk umum,” ungkap Walid.
Sementara itu, Pemantik diskusi, Yosran, menambahkan hal yang sama bahwasanya dari film dokumenter itu memperlihatkan bahwa masyarakat Papua sebenarnya telah mampu memenuhi kebutuhan hidup dari alam dan hutan mereka.
“Jangan sampai pembangunan justru menghilangkan sumber kehidupan masyarakat yang sudah ada sejak lama,” katanya.
Ia menilai pemerintah harus benar-benar mendengar kebutuhan warga sebelum menjalankan proyek besar. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya mengutamakan investasi, tetapi juga harus memperhatikan pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ruang hidup masyarakat lokal.
Yosran juga mempertanyakan penggunaan istilah “strategis nasional” dalam proyek pembangunan.
“Strategis untuk siapa? Apakah masyarakat lokal mendapat manfaat atau justru kehilangan tanah dan ruang hidup mereka?” ujarnya.
“Ya melalui film dan diskusi ini kami berharap pengalaman masyarakat adat di Papua tidak terjadi di daerah lain, termasuk Kalimantan Utara. Kita ingin mengajak masyarakat lebih kritis melihat dampak pembangunan, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap manusia dan lingkungan,” tutupnya. (Lia)
