Oleh : Ketua HIPMI Berau, Tony Suprayugo
BERAU – Kalimantan Timur selama ini membanggakan Derawan–Maratua sebagai ikon wisata bahari Indonesia. Brosur pemerintah dan konten promosi menampilkan laut biru jernih, penyu berseliweran, dan resor terapung yang tampak seperti surga tropis. Namun di balik citra yang dielu-elukan itu, Berau sedang mengalami krisis senyap: ekologi laut melemah, masyarakat pulau termarginalkan, dan tata kelola wisata justru dibiarkan berjalan tanpa arah.
Singkatnya: kita menjual surga yang sedang sakit, sambil berpura-pura semuanya baik-baik saja.
Realitas yang Ditutupi: Ekosistem Laut Berau Sedang Merosot
Para wisatawan melihat air bening. Para peneliti melihat karang yang memutih dan populasi penyu yang menurun.
Jumlah kapal wisata meningkat, namun tidak ada batasan carrying capacity. Speedboat berseliweran seperti di terminal darat, bukan kawasan konservasi laut. Sampah plastik meningkat drastis, sementara sistem pengelolaan sampah pulau-pulau wisata tetap bersifat darurat.
Tetapi dalam dokumen promosi pemerintah, semuanya diberi label: “aman”, “alami”, “ikon nasional”.
Inilah yang oleh teori posmodernisme disebut simulakra — ketika citra menggantikan realitas, dan kita lebih percaya pada brosur ketimbang data ekologi.
Kebijakan Pemerintah: Banyak Seremonial, Minim Substansi
Mari bicara jujur:
Pemerintah daerah lebih sibuk memproduksi acara seremonial dan konten promosi ketimbang membangun tata kelola wisata yang tegas dan berkelanjutan.
• Izin resort diberikan tanpa kontrol lingkungan yang kuat.
• Zona konservasi tumpang tindih dengan area wisata massal.
• Retribusi yang masuk tidak jelas alirannya ke masyarakat pulau.
• Patroli laut dan pengawasan ekosistem tidak pernah mencapai standar kawasan wisata dunia.
Jika pola ini terus dibiarkan, Berau akan menjadi contoh klasik bagaimana destinasi cantik bisa runtuh oleh kesalahan pemerintahnya sendiri.
Masyarakat Lokal Jadi Penonton di Rumah Sendiri
Yang menikmati pertumbuhan pariwisata bukan mayoritas warga pulau, tetapi operator besar dan pemodal yang tidak tinggal di Berau.
Warga lokal hanya mengisi ruang “eksotis” dalam paket tur, bukan menerima manfaat ekonomi yang layak.
Ketimpangan ini adalah bom waktu sosial.
Ketika alam rusak dan ekonomi bocor keluar daerah, apakah pemerintah siap menghadapi kemarahan masyarakat pulau?
Solusi yang Tidak Bisa Lagi Ditunda
Jika pemerintah daerah tidak ingin tercatat sebagai pemimpin yang “mengawasi runtuhnya salah satu surga laut Indonesia”, maka langkah-langkah berikut harus menjadi prioritas nasional:
1. Terapkan kuota berbasis sains segera
Tanpa pembatasan wisatawan, spot diving Maratua, Kakaban, dan Sangalaki akan mengalami kerusakan permanen.
2. Audit menyeluruh investasi pariwisata
Setiap resort dan fasilitas wisata harus dievaluasi ulang dampak lingkungannya — tanpa kompromi politik.
3. Wajibkan transparansi retribusi
Publikasikan berapa pemasukan pariwisata dan berapa yang benar-benar sampai ke masyarakat pulau.
4. Bentuk Badan Otorita Khusus Wisata Berau
Jika pemerintah daerah tidak sanggup mengelola, maka pusat harus turun tangan.
5. Prioritaskan perlindungan ekosistem
Tanpa ekosistem yang sehat, tidak ada pariwisata. Sesederhana itu.
Kesimpulan Pedas untuk Pemerintah
Citra indah yang terus dipromosikan itu bukan hanya menipu wisatawan, tetapi juga menipu pemerintah sendiri. Kita tidak bisa berharap destinasi wisata kelas dunia lahir dari promosi yang kuat tetapi kebijakan yang lemah.
Berau harus memutuskan:
mau menjadi destinasi berkelanjutan kelas dunia, atau mau terus hidup dalam ilusi simulakra hingga akhirnya runtuh?
Saya memilih untuk bicara jujur.
Semoga pemerintah juga memilih untuk bekerja jujur.
