Tanjung Redeb – Bupati Berau, Sti Juniarsih Mas menegaskan penataan kawasan Milono menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Berau. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis segera menindaklanjuti arahan tersebut melalui kajian menyeluruh dan perencanaan matang.
Sri Juniarsih menyampaikan, OPD teknis diminta segera melakukan feasibility study (FS) serta menyiapkan dokumen pengadaan dan perencanaan lahan, khususnya di kawasan Milono yang berada di sepanjang bantaran sungai.
“Penataan eksekutif di kawasan Milono ini menjadi perhatian kita bersama. Saya minta OPD teknis menindaklanjuti sesuai instruksi dan arahan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, termasuk melakukan FS dan dokumen perencanaan tanah,” ujar Sri Juniarsih.
Ia menegaskan, bangunan yang berada di atas aset milik pemerintah daerah tidak lagi diperbolehkan untuk dibangun ulang. Pemerintah justru akan menyiapkan desain kawasan yang lebih baik dan tertata, mengingat kondisi wilayah yang sebelumnya berupa daratan kini telah berubah menjadi sungai.
“Dulu itu tanah, sekarang sudah tidak ada tanahnya lagi, tinggal sungai. Kita harus punya strategi bagaimana mengaturnya, meskipun ada masyarakat yang masih memiliki sertifikat,” jelasnya.
Terkait kebakaran yang sempat terjadi di kawasan Milono, Bupati menegaskan tidak akan ada pembangunan kembali rumah-rumah yang tidak memiliki sertifikat dan berdiri di atas aset pemerintah daerah.
Sri Juniarsih juga mengingatkan adanya rencana lama pembangunan jembatan di kawasan tersebut dengan nilai anggaran yang cukup besar. Menurutnya, apabila memungkinkan, rencana tersebut dapat kembali dikaji untuk direalisasikan pada tahun-tahun mendatang.
Selain pembangunan fisik, Bupati menekankan pentingnya penataan lingkungan dan perbaikan rumah warga di bantaran sungai. Konsep yang diinginkan bukan hanya membangun rumah baru, tetapi juga merapikan rumah-rumah masyarakat agar kawasan terlihat bersih, indah, dan tertata.
“Rumah-rumah di pinggir sungai itu dirapikan, sampahnya dibersihkan, sehingga menjadi cantik. Pemandangannya bagus, bahkan bisa menjadi spot wisata,” katanya.
Ia juga meminta pembebasan lahan dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan yang kini telah berubah menjadi perairan, dengan tetap mengedepankan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Juniarsih turut meminta OPD terkait, termasuk BPKAD, untuk segera menyiapkan perencanaan penataan lahan strategis agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan di kemudian hari.
“Saya minta perencanaannya bisa segera disiapkan, kalau bisa dalam waktu dua minggu sudah ada gambaran awalnya,” pungkasnya.
