Samarinda – Sepanjang 2025 kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud dan Seno Aji, dinilai berjalan baik dan sejalan dengan arah pembangunan daerah.
Penilaian tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis.
Politisi PDIP itu menyebutkan, sejak dilantik pada Februari 2025, pasangan Rudy–Seno langsung bergerak menyelaraskan agenda strategis pemerintahan.
“Sejak dilantik, mereka langsung bekerja, mulai dari penyusunan RPJMD, kemudian pembahasan APBD Perubahan 2025 dan APBD murni 2026,” ujar Ananda kepada awak media, belum lama ini.
Ananda menilai, baik secara pribadi maupun dari pandangan partai, Rudy–Seno menunjukkan komitmen dan energi yang kuat dalam menjalankan roda pemerintahan.
Keduanya dinilai aktif turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil pembangunan di daerah.
“Dari yang saya lihat, mereka cukup aktif. Tidak hanya menerima laporan, tapi juga turun langsung, mengawasi, dan menindaklanjuti kebutuhan pembangunan di Kaltim,” katanya.
Sebagai Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda juga menyoroti arah kebijakan pembangunan yang, tertuang dalam RPJMD dan penganggaran daerah.
Meski terdapat penyesuaian dan pemangkasan anggaran di sejumlah sektor, ia menegaskan program prioritas gubernur tetap berjalan.
Salah satu fokus utama yang dinilai konsisten adalah pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Program unggulan seperti GratisPol untuk pendidikan dan layanan kesehatan gratis, serta JosPol di sektor infrastruktur, disebut masih menjadi prioritas pemerintah provinsi.
“Walaupun ada anggaran yang terpangkas, program prioritas tetap berjalan. Pendidikan dan kesehatan gratis masih menjadi perhatian utama, termasuk pembangunan infrastruktur,” ujar Ananda.
Terkait evaluasi kinerja pemerintahan, Ananda menyatakan PDIP hingga saat ini masih memberikan dukungan terhadap kepemimpinan Rudy–Seno.
Namun ia menegaskan, partai tetap menjalankan fungsi pengawasan dan tidak akan ragu memberikan kritik jika ditemukan kekurangan.
“Kami memberikan dukungan. Tapi kalau nanti ada yang kurang, tentu akan kami kritisi. Itu bagian dari fungsi pengawasan,” tegasnya.
Saat disinggung soal hal-hal yang perlu diperbaiki, Ananda mengakui tantangan pembangunan di Kaltim cukup kompleks.
Kendati demikian, pemerintah provinsi dinilai telah menjalankan prioritas utama sesuai janji politik kepada masyarakat.
“Permasalahan pasti ada. Tapi dari sisi prioritas, apa yang dijanjikan sudah mulai dijalankan, terutama pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Untuk hal lainnya, tentu kita saling memberi masukan dan mengawasi,” pungkasnya.(*)
