BERAU — Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Berau, Mikael Sengiang, bersilaturahmi dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Berau, Jakariya. Pertemuan lintas partai itu tak hanya membicarakan hubungan antarpengurus, tetapi juga sejumlah persoalan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat di Bumi Batiwakkal.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya turut bertemu dengan Guru Besar Antropologi Maritim Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ansar Arifin, M.S.
Ansar merupakan akademisi yang banyak berkecimpung dalam kajian masyarakat maritim dan pesisir. Universitas Hasanuddin mencatatnya sebagai Guru Besar bidang Ilmu Antropologi Maritim dan dosen tetap Departemen Antropologi FISIP Unhas.
Ketua DPD PSI Berau Mikael Sengiang mengatakan silaturahmi tersebut menjadi ruang bertukar pandangan mengenai kondisi Kabupaten Berau. Sejumlah isu yang muncul dalam pembicaraan antara lain persoalan pelayanan publik, dinamika yang muncul setelah sejumlah aksi masyarakat, hingga persoalan Perumda Air Minum Batiwakkal.
“Kita bicara kondisi Berau. Dengan adanya kenaikan ini, banyak masyarakat yang mengeluh. Artinya, kita juga menunggu bagaimana langkah pemerintah dalam menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat,” kata Mikael.
Menurut Mikael, persoalan daerah sebaiknya tidak berhenti pada respons sesaat ketika muncul keluhan atau aksi masyarakat. Ia mengatakan perlu ada pembahasan yang lebih luas dengan melihat potensi sumber daya alam, kemampuan pendapatan daerah, serta kebutuhan masyarakat.
Karena itu, PSI Berau berencana mendorong sebuah forum dialog yang secara khusus membahas kondisi dan arah pembangunan Kabupaten Berau.
“Kita ingin melakukan riset terkait sumber daya alam, pendapatan daerah, dan persoalan-persoalan yang ada. Dari situ kita ingin membuat semacam dialog untuk Kabupaten Berau,” ujarnya.
Mikael mengatakan forum tersebut diharapkan menjadi ruang bertukar gagasan dengan melibatkan berbagai pihak. Kehadiran Ansar dalam pertemuan itu, menurut dia, turut memberi perspektif akademik, terutama dalam melihat hubungan antara kekayaan sumber daya alam dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Kajian mengenai masyarakat pesisir dan kemaritiman memang menjadi salah satu bidang yang ditekuni Ansar. Salah satu karya yang tercatat di repositori Universitas Hasanuddin berjudul Kayanya Laut, Miskinnya Nelayan: Sebuah Paradoks di Jagad Maritim. Pada 2026, ia juga tercatat menerbitkan karya mengenai antropologi maritim.
Selain PDAM, persoalan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM turut menjadi perhatian dalam pembicaraan mengenai kondisi Berau.
Persoalan BBM sebelumnya juga menjadi perhatian pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Rapat Dengar Pendapat DPRD Berau pada 7 September 2026 antara lain membahas kesenjangan antara kebutuhan BBM yang diusulkan pemerintah daerah dengan kuota yang dialokasikan untuk Berau.
Pemerintah Kabupaten Berau juga telah mengajukan permintaan penambahan kuota BBM serta berupaya melakukan audiensi dengan BPH Migas. Persoalan distribusi BBM sebelumnya turut disuarakan dalam aksi masyarakat di Berau.
Bagi Mikael, berbagai persoalan tersebut perlu dibicarakan secara terbuka dan berbasis data agar solusi yang dirumuskan tidak hanya bersifat sementara.
Silaturahmi PSI dan Gerindra itu, kata dia, juga menjadi bagian dari membangun komunikasi lintas kelompok dalam membicarakan kepentingan Kabupaten Berau.
“Kita ingin bicara tentang Berau. Apa yang menjadi persoalan masyarakat, apa potensi daerah kita, bagaimana pendapatan daerahnya, dan apa yang bisa kita lakukan bersama ke depan,” kata Mikael. (*)
