TANJUNG REDEB – Kondisi infrastruktur di Berau yakni jalan yang banyak mengalami kerusakan juga tak luput dari perhatian salah satu anggota Komite II DPD RI, Yulianus Henock Sumual. Bahkan, saat berkunjung ke Berau beberapa waktu lalu juga langsung melihat kondisi jalan tersebut.
Seperti di Jalan Kelay yang menjadi akses antarprovinsi. Satu-satunya jalan itu mengalami kerusakan yang cukup membahayakan pengguna jalan. Tak hanya itu, akses jalan itu juga dikenal sebagai jalur maut, karena sudah beberapa kali terjadi kecelakaan hingga merenggut nyawa.
“Untuk Jalan Kelay antarprovinsi, saya sudah kontak badan jalan nasional. Dan dalam tahun ini ada anggaran untuk segera memperbaiki untuk dikerjakan. Kalau sudah ada dana itu akan dikerjakan,” ujarnya.
Dirinya juga mengatakan jika dari pihak ketiga seharusnya bisa menggunakan CSR untuk perbaikan jalan. Tinggal bagaimana lobby dari pemerintah daerah ke pihak perusahaan.
“Mereka berusaha meraup keuntungan dari bumi kita, mereka harus bertanggung jawab dalam membangun daerah juga. Simbiosis mutualisme. Kalau tidak mau, angkat kaki saja dari Kalimantan Timur ini,” tegasnya.
Dijelaskannya, jalan rusak tak hanya Berau, Kutai Barat pun kondisi jalannya parah. Dan itu juga sudah masuk dalam prioritas yang dibawa hingga ke pusat. Namun dengan adanya anggaran yang terbatas, sehingga semuanya tak bisa sekaligus diperbaiki.
“Sebenarnya jangan pemerintah pusat alasan sedang keterbatasan anggaran. Karena jalan nasional ini adalah prioritas, kalau memang nasional tidak mampu kasihkan ke daerah, tapi dengan kondisi begini daerah saya rasa pemotongan TKD ini ya berat juga menyelesaikan masalah itu,” tambahnya.
Terkait pemotongan TKD sendiri, Yulianus mengatakan jika pemotongan TKD, di DPD RI sudah menolak. Apalagi imbas dari pemotongan itu yang dirasakan daerah.
“Tapi apa daya keuangan negara terbatas, alasan Menteri Keuangan bahwa banyak ditemukan uang tidak digunakan hanya disimpan begitu saja, di bank-bank daerah tidak terserap dengan baik. Oleh sebab itu ini uji coba, saya juga berharap pemerintah daerah kabupaten, provinsi, bisa mengukur dan memprioritaskan kira-kira yang prioritas, jangan semua mau dibiayai. Jadi harus berhemat,” pungkasnya. (*)
