TANJUNG REDEB – Besarnya kucuran anggaran Pemerintah Kabupaten Berau untuk mengcover layanan kesehatan BPJS masyarakat Berau, harus dimaksimalkan oleh pemberi layanan kesehatan.
BPJS Kesehatan pun diminta agar tidak menjadikan pelayanan kesehatan sebagai ajang mencari keuntungan. Peringatan ini disampaikan seiring besarnya anggaran yang digelontorkan daerah untuk program jaminan kesehatan masyarakat.
Tercatat, Pemkab Berau mengalokasikan lebih dari Rp37,4 miliar untuk menanggung iuran masyarakat ke BPJS. Namun, besarnya anggaran itu dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan sebagian warga, karena masih ada pasien yang mengeluh harus membayar biaya tambahan meski sudah menjadi peserta BPJS.

“Kami mengeluarkan Rp37 miliar lebih bukan untuk memberi untung kepada BPJS, tapi untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan. Jangan sampai ada pasien yang justru terbebani biaya, padahal sudah memiliki kartu BPJS,” tegas Bupati Berau Sri Juniarsih beberapa waktu lalu.

Ia meminta BPJS lebih aktif melakukan edukasi dan sosialisasi prosedur rujukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Selain itu, BPJS juga diminta menempatkan petugas di rumah sakit, puskesmas, dan pustu agar memudahkan masyarakat melakukan klaim layanan kesehatan.

Baca juga: Dana Pusat Dipangkas, Berau Bergantung Pariwisata dan UMKM

Bupati menegaskan, jika pelayanan BPJS tidak maksimal, Pemkab tidak menutup kemungkinan akan meninjau ulang kerja sama dan kembali ke skema lain yang lebih berpihak kepada masyarakat. “Jangan sampai ada kesan BPJS mengambil untung dari penyakit orang. Itu jelas tidak berkah,” ujarnya. (Dvn)