TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 dengan nilai sementara sebesar Rp 2,010 triliun, dalam rapat yang digelar Senin (20/10).
Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, menyampaikan bahwa kesepakatan anggaran ini menjadi tonggak awal penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Ia menegaskan bahwa angka Rp 2 triliun lebih ini bersifat sementara dan akan menjadi dasar bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merumuskan program-program strategis.
“Pagu ini akan diteruskan ke masing-masing OPD, kemudian dilakukan pembahasan terkait program prioritas yang akan dilaksanakan,” ujar Riyanto.
Salah satu fokus utama dalam KUA-PPAS 2026 adalah penguatan sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini sejalan dengan ketentuan nasional yang mewajibkan minimal 20 persen APBD dialokasikan untuk pendidikan dan 15 persen untuk kesehatan.
“Ketentuan tersebut sudah dipenuhi dan akan terus menjadi perhatian,” tambah Riyanto. “Setelah ini, masing-masing OPD akan menerima surat resmi dari pemerintah daerah untuk memulai tahapan pembahasan lebih lanjut.”
Lebih jauh, Riyanto berharap agar seluruh program yang tertuang dalam visi dan misi Bupati Bulungan dapat terakomodir, terutama menyangkut infrastruktur jalan lingkungan serta ketahanan pangan daerah
Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani mengungkapkan bahwa penetapan KUA-PPAS 2026 mengacu pada empat arah kebijakan utama, yakni:
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Penguatan ekonomi lokal dan ketahanan pangan, dengan mendorong sektor pertanian, UMKM, dan koperasi.
Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, guna mempercepat pemerataan pembangunan.
Perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Namun demikian, Syarwani juga mengakui bahwa pagu anggaran tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 tercatat sebesar Rp 2,4 triliun, maka untuk 2026 hanya Rp 2,010 triliun, atau turun lebih dari Rp 300 miliar.
“Penurunan ini imbas dari berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) yang ditetapkan dalam APBN. Kita harus realistis dan mengarahkan fokus pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung ke masyarakat, khususnya SDM,” jelasnya.
Dengan adanya kesepakatan ini, tahapan selanjutnya akan diarahkan pada sinkronisasi program antar-OPD agar pembangunan di Kabupaten Bulungan bisa berjalan optimal dan tepat sasaran. (Lia)
