Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menegaskan agar perusahaan tambang batu bara wajib melaporkan rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, termasuk program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL), dan program corporate social responsibility (CSR).
Ia mengungkapkan bahwa langkah tersebut sangat penting untuk dilakukan, agar mencegah tumpang tindihnya program, antara perusahaan dan pemerintah daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
“Kita perlu sinergi dengan perusahaan. Kami minta perusahaan menyampaikan rencana PPM-nya ke depan agar tidak tumpang tindih dengan program pemerintah,” ujarnya kepada awak media, pada Sabtu (7/12/2025).
Selain itu, Seno juga mengungkapkan bahawa pelaksanaan program secara mandiri oleh perusahaan tanpa koordinasi berpotensi berbenturan dengan kebijakan pemerintah.
Sebagai contoh, kata dia, banyak perusahaan-perushaan tambang batu bara di Kaltim juga memiliki program beasiswa kepada pelajar atau mahasiswa disekitar tambang.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pada tahun 2026 mendatang juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,4 triliun untuk program Gratispol Pendidikan dari jenjang SMA/SMK hingga S3.
Oleh karena itu ia menekankan bahwa kontribusi perusahaan tidak harus berupa beasiswa.
Karena perusahaan juga bisa memperbaiki atau membangun sekolah-sekolah yang rusak di wilayah operasi mereka.
Seno juga menjelaskan bahwa langkah tersebut dapat mendukung kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang tak sepenuhnya dapat dipenuhi melalui mandatory spending 20 persen APBD.
“Sekolah-sekolah rusak di ring satu, ring dua, dan ring tiga bisa menjadi tanggung jawab perusahaan. Ini kebutuhan dasar dunia pendidikan,” tegasnya.
Lebih jauh, selain sektor pendidikan, ia juga meminta dukungan dari perusahaan dan Forum PPM untuk membantu program penyediaan rumah layak huni.
Sebeb hingga saat ini, Kaltim masih memiliki sekitar lima pupuh ribu rumah yang masuk dalam kategori tidak layak.
“Sebetulnya yang kita inginkan itu saling bersinergi, antara pemerintah dan perusahan-perusahan, supaya persoalaan di Kaltim bisa diselesaikan,” pungkasnya.(*)
