BERAU, IT-NEWS.ID – Penyesuaian tarif air minum Perumda Batiwakkal Berau mulai dirasakan dampaknya oleh pelanggan, termasuk kalangan pelaku usaha. Salah seorang pelaku usaha mengaku tagihan air yang biasanya berada di kisaran Rp250 ribu kini meningkat menjadi sekitar Rp700 ribu pada bulan ini.
“Biasanya saya bayar cuma Rp250 ribuan, tetapi bulan ini jadi Rp700 ribuan,” ungkapnya.
Kenaikan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan tarif hingga kesesuaian antara biaya yang harus dibayarkan pelanggan dengan kualitas pelayanan yang diterima.
Kondisi ini turut menjadi perhatian Gerakan Masyarakat Sipil Berau (GMSB) yang mengajukan permohonan audiensi kepada pihak Perumda untuk meminta penjelasan secara terbuka.
Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Direktur Utama Perumda Batiwakkal, GMSB mengusulkan audiensi pada 18 November 2026 pukul 09.00 WITA di Kantor Perumda Batiwakkal. Namun, pihak Perumda telah mengonfirmasi kepada GMSB agar pertemuan tersebut dijadwalkan ulang lantaran pada waktu yang diajukan telah terdapat agenda lain. Jadwal pengganti masih menunggu konfirmasi.
Dalam surat tersebut, GMSB menilai kebijakan penyesuaian tarif tidak cukup hanya dilihat dari kebutuhan keberlanjutan operasional perusahaan. Kemampuan ekonomi masyarakat, keterjangkauan tarif, keadilan antarkelompok pelanggan hingga kesesuaian tarif dengan kualitas pelayanan juga harus menjadi pertimbangan.
GMSB turut merujuk Pasal 105 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.
Ada sejumlah hal yang ingin diklarifikasi, mulai dari dasar kajian penyesuaian tarif, mekanisme penetapan, hingga rincian perhitungan biaya dasar dan penerapan prinsip Full Cost Recovery (FCR).
GMSB juga meminta penjelasan mengenai perbandingan biaya operasional, pemeliharaan, produksi dan pendapatan perusahaan. Termasuk tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW), serta proyeksi pendapatan setelah tarif baru diberlakukan dan peruntukannya bagi peningkatan pelayanan.
Persoalan kemampuan ekonomi pelanggan turut menjadi perhatian. GMSB meminta penjelasan mengenai kajian dampak kenaikan tarif terhadap pengeluaran rumah tangga, mekanisme perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga dasar penentuan klasifikasi pelanggan Rumah Tangga A, B dan C.
Tak hanya soal besaran tarif, kualitas dan kontinuitas distribusi air juga menjadi materi yang akan dibahas. Mulai dari jaminan peningkatan kualitas air, pemerataan distribusi, penanganan kebocoran jaringan, hingga target peningkatan pelayanan sebagai konsekuensi dari penyesuaian tarif.
GMSB juga tidak ingin audiensi hanya berakhir sebagai forum penyampaian pendapat. Mereka meminta seluruh proses pembahasan dituangkan dalam berita acara resmi yang ditandatangani kedua belah pihak.
Berita acara tersebut diharapkan memuat pokok pembahasan, jawaban atau penjelasan Perumda, sikap terhadap setiap persoalan, hingga komitmen tindak lanjut yang dilengkapi penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian. Apabila terdapat pertanyaan yang belum terjawab atau dokumen yang belum tersedia, GMSB meminta hal itu turut dicatat beserta kepastian waktu pemenuhannya.
GMSB menegaskan tidak bermaksud menghambat keberlangsungan operasional Perumda Batiwakkal. Namun, masyarakat dinilai tidak seharusnya hanya dibebankan kewajiban membayar tarif lebih tinggi tanpa memperoleh transparansi mengenai dasar perhitungan serta jaminan peningkatan kualitas pelayanan.
Apabila dalam proses klarifikasi ditemukan ketidaksesuaian dalam perhitungan, mekanisme maupun penerapan kebijakan tarif, GMSB meminta Perumda melakukan evaluasi sesuai kewenangannya dan menyampaikan rekomendasi peninjauan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Berau.
