BERAU – Minimnya transparansi penyaluran program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Kabupaten Berau menjadi sorotan DPRD Berau.
Hal ini mengemuka dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang membahas agenda kerja bulan mendatang, termasuk rencana pemanggilan sejumlah perusahaan yang sebelumnya tidak memenuhi undangan DPRD.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program CSR benar-benar dirasakan masyarakat.
“Agenda kita bulan depan ada beberapa, termasuk menindaklanjuti perusahaan yang kemarin belum hadir. Kita jadwalkan lagi, terutama terkait CSR,” ujarnya, Rabu (1/4/2026
Ia menegaskan, DPRD ingin memastikan program CSR benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, selama ini masih terdapat kekurangan transparansi terkait penyaluran CSR dari sejumlah perusahaa
“Kita ingin ada keterbukaan. CSR itu ke mana saja, apakah benar-benar sampai ke masyarakat,” jelasny
Dedy menekankan bahwa DPRD tidak dalam posisi menekan perusahaan, melainkan ingin memastikan adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan program sosial tersebu
“Kita bukan menekan, tapi ingin tahu dan memastikan itu tepat sasaran,” tambahny
Ke depan, DPRD Berau akan melakukan pemanggilan perusahaan secara bertahap, dimulai dari sektor tertent
“Pertama ini, nanti kita lanjut ke perusahaan sawit, kemudian pertambangan, perbankan, semua akan kita jadwalkan,” katany
Langkah ini dinilai penting di tengah kondisi fiskal daerah yang tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD
DPRD melihat CSR sebagai salah satu potensi alternatif dalam mendukung pembangunan daera
Dengan optimalisasi CSR, diharapkan kontribusi perusahaan dapat lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, transparansi juga dinilai menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap dunia usah
DPRD Berau pun berharap ke depan perusahaan dapat lebih terbuka dalam melaporkan dan menyalurkan program CSR mereka secara tepat sasaran. (atrf)
