BERAU – Keterbatasan peralatan penyelamatan dan minimnya personel tersertifikasi menjadi persoalan utama yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kabupaten Berau, di tengah meluasnya tugas yang kini tidak hanya fokus pada pemadaman kebakaran.
Perluasan tugas tersebut mencakup seluruh aspek penyelamatan jiwa manusia dalam kondisi darurat, mulai dari evakuasi korban hingga penanganan situasi berisiko tinggi di berbagai medan.
Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, Nofian Hidayat, menjelaskan bahwa secara kelembagaan, domain tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Disdamkarmatan telah meluas secara signifikan.
“Semua yang berbau penyelamatan jiwa atau orang kini masuk pada domain tupoksi Disdamkarmatan. Kami adalah garda terdepan dalam situasi darurat yang mengancam nyawa,” tegasnya
Dari sisi infrastruktur dasar, Nofian memaparkan bahwa saat ini sarana posko di tingkat kecamatan hampir sepenuhnya terpenuhi.
Pemerintah telah mendistribusikan armada darat mulai dari kendaraan roda empat (R4) hingga roda enam (R6) tangki, motor KLX untuk mobilitas cepat, serta peralatan pompa pemadam lainnya.
“Untuk sarana posko, semua kecamatan sudah lengkap, kecuali Kecamatan Maratua. Armada dan peralatan pompa kebakaran lainnya sudah siaga di titik-titik tersebut,” jelasnya.
Meski armada pemadaman sudah memadai, Disdamkarmatan Berau masih menghadapi kendala serius dalam urusan penyelamatan (rescue) spesifik. Nofian merinci beberapa sektor krusial yang hingga kini peralatannya belum lengkap, di antaranya:
Rescue Under Water: Ketiadaan alat diving (selam) untuk penanganan insiden di perairan.
Rescue Tactical: Minimnya alat climbing (panjat) untuk evakuasi di medan vertikal atau ketinggian.
Rescue Survival: Belum tersedianya teknologi pendukung seperti drone dan GPS untuk pencarian korban di medan sulit.
Hal yang paling menjadi perhatian serius bagi Disdamkarmatan adalah kondisi Sumber Daya Manusia (SDM).
Nofian secara jujur mengakui bahwa kuantitas dan kualitas personel belum sebanding dengan potensi ancaman bencana besar yang bisa terjadi sewaktu-waktu di Berau.
“Peralatan kami kurang, jumlah SDM juga masih kurang. Namun yang paling krusial adalah sertifikasi SDM yang sangat kurang. Belum semua personel terlatih dan mengantongi sertifikasi keahlian khusus,” ungkap Nofian.
Padahal, menurutnya, sertifikasi merupakan bukti legalitas dan kompetensi personel dalam melakukan tindakan penyelamatan yang berisiko tinggi.
Tanpa dukungan alat yang mumpuni dan personel yang tersertifikasi, upaya penanganan bencana besar akan menghadapi hambatan teknis yang berat di lapangan.
Melalui penguatan regulasi dan penambahan anggaran di masa depan, diharapkan disparitas antara tugas yang luas dengan keterbatasan sarana-prasarana ini dapat segera teratasi.
Hal ini semata-mata demi menjamin keselamatan warga di seluruh pelosok Kabupaten Berau.
“Ancaman bencana itu nyata dan besar. Kami berharap ada penguatan dari sisi jumlah personel dan pelatihan bersertifikat agar tugas penyelamatan jiwa ini bisa maksimal,” pungkasnya. (akti)
