Samarinda — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan sebanyak 57 bangunan yang berdiri di atas lahan milik pemerintah di kawasan Samarinda Seberang, pada Selasa (21/10/2025).
Lahan seluas lebih dari 5 hektare itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas insinerator, yang dirancang menjadi solusi pengelolaan limbah dan penanganan sampah perkotaan.
Kepala Satpol PP Samarinda Anis Siswantini menjelaskan, langkah pembongkaran tersebut merupakan tahap akhir dari proses penertiban yang telah melalui serangkaian sosialisasi dan imbauan resmi sejak di tingkat kelurahan hingga kecamatan.
“Seluruh prosedur sudah dijalankan sesuai ketentuan. Warga telah kami beri imbauan baik secara lisan maupun tertulis. Hari ini waktunya pelaksanaan penertiban,” ujar Anis di lokasi kegiatan.
Penertiban dilakukan dengan dukungan 609 personel gabungan yang terdiri atas unsur Satpol PP, TNI, Polri, Polisi Militer (POM), DLH, Dinas PUPR, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Sebanyak tiga alat berat dan beberapa truk pengangkut juga dikerahkan untuk mempercepat proses pembongkaran di lapangan.
Sebelum pembongkaran, Pemkot telah menawarkan dana kerohiman sebesar Rp9 juta per Kepala Keluarga (KK) kepada warga yang menempati lahan tersebut. Namun, dari total penghuni, hanya 18 KK yang bersedia menerima kompensasi dan meninggalkan lokasi, sementara sisanya menolak pindah.
“Warga penerima dana kerohiman sudah diberi waktu dua minggu untuk mengosongkan lahan. Kami juga telah menerbitkan surat imbauan bongkar mandiri, tetapi tingkat kepatuhannya sangat rendah,” jelas Anis.
Ia menambahkan, pendekatan persuasif dan humanis telah ditempuh sejak awal melalui sosialisasi berulang dan pemberian kesempatan bagi warga untuk membongkar bangunan secara mandiri.
Meskipun sempat terjadi penolakan dan negosiasi, pelaksanaan di lapangan berjalan tertib dan kondusif tanpa hambatan berarti.
“Kami targetkan seluruh proses rampung hari ini, meski harus bekerja hingga malam. Yang terpenting, kegiatan ini berjalan tuntas, tertib, dan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan,” pungkasnya.
(X)
