TANJUNG SELOR – Program Sekolah Rakyat (SR) dari Kementerian Sosial (Kemensos) akan dibangun di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Bulungan menjadi salah satu daerah yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan sekolah berasrama gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mulai jenjang SD hingga SMA.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengusulkan dua lokasi di Bulungan, yakni Desa Gunung Sari dengan luas sekitar 5 hektare dan Desa Ardi Mulyo Pancagung seluas 8 hektare.
Kepala Dinas Sosial Kaltara, Obed Daniel LT, mengatakan hingga awal 2026 pembangunan Sekolah Rakyat di Bulungan masih terkendala persoalan administrasi, terutama status lahan. Kedua lokasi yang diusulkan masih berada di kawasan transmigrasi dan berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
“Saat ini kami masih menunggu pelimpahan lahan dari Kementerian Transmigrasi. Legalitas lahan menjadi syarat utama sebelum diajukan ke Kementerian Sosial,” kata Obed, Senin (26/1).
Ia menjelaskan, seluruh dokumen pendukung seperti surat permohonan dari bupati, surat keterangan bebas sengketa dari BPN, serta surat dari kecamatan telah dilengkapi. Saat ini pemerintah tinggal menunggu proses pelimpahan dan sertifikasi lahan.
“Kalau lahan sudah clear and clean, pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Obed menambahkan bahwa Sekolah Rakyat di Kota Tarakan sudah lebih dulu berjalan sejak 2025. Sekolah tersebut menampung sekitar 100 siswa dengan empat rombongan belajar, dan pembangunan fisiknya sudah dimulai.
Obed berharap Sekolah Rakyat tingkat provinsi juga segera terwujud di Bulungan. Selain pendidikan gratis, program ini nantinya kedepan juga dilengkapi bantuan lain seperti rumah layak huni bagi keluarga siswa dan bantuan modal usaha bagi orang tua.
“Kurikulum tetap nasional, ditambah pendidikan karakter dan keterampilan. Tenaga pengajar diharapkan berasal dari Kalimantan Utara,” jelasnya.
Dari dua lokasi yang diusulkan di Bulungan, hanya satu lokasi yang nantinya akan dipilih sebagai tempat pembangunan Sekolah Rakyat provinsi berdasarkan penilaian kelayakan.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Sosial Bulungan, Mahmuddin. Ia membenarkan Bulungan menjadi salah satu daerah yang diusulkan dan pemerintah daerah telah mengajukan permohonan pembebasan lahan HPL ke Kementerian Transmigrasi.
“Dua lokasi di Gunung Sari (Kilo 12) dan Ardi Mulyo sudah sampai ke Menteri Transmigrasi, tinggal menunggu surat pelimpahan,” katanya.
Mahmuddin mengakui pembangunan fisik cukup berat jika dilakukan dalam waktu singkat karena membutuhkan pematangan lahan. Namun, ia optimistis program Sekolah Rakyat di Bulungan dapat berjalan pada 2026–2027.
“Pemda hanya menyiapkan lokasi. Seluruh pelaksanaan Sekolah Rakyat menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.
Untuk tenaga pendidik, pendaftaran dilakukan langsung ke pemerintah pusat dengan melibatkan warga lokal. Sementara sasaran siswa berasal dari keluarga kategori miskin dan rentan miskin. (Lia)
