TANJUNG SELOR – Antrian panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bulungan menjadi sorotan. Kondisi ini bukan hal baru, bahkan sudah sering terjadi dan dikeluhkan masyarakat karena mengganggu aktivitas, termasuk lalu lintas di jalan utama.
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, kerap memanjang hingga ke badan jalan. Situasi ini tidak hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga menyulitkan pengguna jalan lain yang tidak ikut mengantre.
Salah satu warga, Reni, mengaku kondisi tersebut sudah sering ia alami. Menurutnya, antrean panjang paling parah terjadi saat banyak truk ikut mengisi BBM.
“Kalau sudah antre, apalagi truk dan mobil, sampai ke badan jalan. Kita yang lewat jadi susah,” ujarnya, Selasa (21/4).
Reni mempertanyakan penyebab antrean yang terus berulang. Ia menilai, jika stok BBM sebenarnya mencukupi, maka kemungkinan ada persoalan dalam sistem distribusi di lapangan.
“Kalau dibilang stok habis, rasanya tidak mungkin. Mungkin ada yang tidak beres di distribusi. Harapannya ada solusi supaya tidak terus-terusan antre seperti ini,” katanya.
Keluhan serupa juga menjadi perhatian DPRD Kalimantan Utara. Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, menyebut antrean BBM yang berlebihan kini menjadi fokus pengawasan pihaknya. Ia menegaskan akan ada langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah membentuk tim pengawasan distribusi BBM selama tiga bulan ke depan. Tim ini akan melibatkan Pemprov dan pemkab serta Pemkot untuk memastikan penyaluran BBM berjalan tepat sasaran.
“Kita akan bentuk tim pengawasan selama tiga bulan. Ini penting untuk mengantisipasi antrean berlebihan, apalagi setelah ada kenaikan BBM non-subsidi,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong evaluasi sistem barcode atau QR code yang digunakan dalam pembelian BBM subsidi. Pasalnya, ditemukan adanya penyalahgunaan di lapangan.
Berdasarkan data dari Asosiasi Sopir Truk Bulungan, satu barcode disebut bisa digunakan berulang kali di beberapa SPBU berbeda. Hal ini memungkinkan satu kendaraan melakukan pengisian berkali-kali dalam sehari.
“Ini jelas tidak tepat sasaran. Nantinya akan kita atur, satu barcode hanya untuk satu kendaraan dan disesuaikan dengan nomor polisi serta STNK,” tegas Muddain.
Ia menambahkan, ke depan setiap kendaraan hanya diperbolehkan mengisi BBM subsidi sesuai jatah harian. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi antrean dan memastikan distribusi lebih merata.
Dari sisi penegakan aturan, pemerintah juga akan menindak praktik penjualan BBM ilegal oleh pengecer yang tidak sesuai ketentuan. Penjualan BBM tanpa menggunakan nosel resmi SPBU dinilai melanggar Undang-Undang Migas dan akan dikenakan sanksi.
Sementara itu, pihak Pertamina memastikan bahwa stok BBM di Bulungan dalam kondisi aman. Sales Branch Manager (SBM) Kaltimra V Fuel, Muhammad Naufal Atiyah, menyebut ketersediaan BBM bahkan berada di atas rata-rata kebutuhan harian.
“Secara stok aman, tidak ada kendala. Rata-rata persediaan di atas lima hari,” jelasnya.
Meski demikian, Pertamina mengakui bahwa persoalan antrean lebih disebabkan oleh distribusi dan praktik di lapangan. Untuk itu, mereka akan memperketat pengawasan, terutama terhadap penyaluran BBM subsidi.
Langkah yang akan dilakukan antara lain inspeksi mendadak (sidak) ke pengecer, pengawasan penggunaan QR code, serta penindakan terhadap kendaraan yang terindikasi melakukan pengisian berulang atau menggunakan tangki modifikasi.
Pertamina juga berencana menyusun sistem baru agar distribusi BBM dari SPBU ke konsumen lebih tertib dan tepat sasaran. Bahkan, ke depan ada wacana pemisahan penjualan BBM subsidi dan non-subsidi secara lebih tegas.
“Selama ini pelanggaran sudah terdeteksi sistem, seperti kendaraan yang mengisi berulang. Itu sudah kami blok. Tapi memang perlu kerja sama banyak pihak untuk menertibkan secara menyeluruh,” ungkap Naufal.
Ia menambahkan, penindakan terhadap SPBU juga dilakukan, namun tidak bisa sembarangan karena harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara luas.
Dengan berbagai langkah yang direncanakan, pemerintah daerah bersama DPRD dan Pertamina diharapkan mampu menemukan solusi konkret. Masyarakat pun berharap antrean panjang BBM yang selama ini terjadi tidak lagi menjadi pemandangan rutin di Bulungan. (Lia)
