YOGYAKARTA, — Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan dukungannya terhadap program pendampingan desa berbasis SIGAP (Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan) sebagai upaya menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.
Menurutnya, menjaga hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa harus berjalan seiring.
“Bagi kami di Bulungan, menjaga hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah dua agenda yang harus berjalan bersama. Pendekatan SIGAP membantu desa menyusun perencanaan yang lebih kuat, sekaligus mendukung kebijakan daerah seperti pembangunan hijau dan perhutanan sosial,” ujar Syarwani, Kemarin 12 Mei 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Ekspos Program SIGAP di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang mengusung tema “Simpul Hijau: Merayakan Kolaborasi Pembangunan Daerah dan Desa/Kampung”. Kegiatan yang berlangsung di Yogyakarta ini menjadi ajang berbagi pengalaman, capaian, serta tantangan dalam menerapkan pembangunan berbasis desa yang ramah lingkungan.
Dalam forum tersebut, sejumlah daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dinilai berhasil menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak harus merusak lingkungan. Justru, keduanya dapat berjalan beriringan melalui tata kelola desa yang kuat serta keterlibatan aktif masyarakat.
Empat kabupaten yang menjadi contoh praktik baik tersebut adalah Bulungan, Berau, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu. Keempat daerah ini menerapkan pendekatan SIGAP yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa.
SIGAP sendiri merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) sejak tahun 2010. Program ini dijalankan bersama pemerintah daerah dan berbagai mitra pembangunan, seperti Yayasan IRE Flamma Yogyakarta, Yayasan Sanggar Inovasi Desa Yogyakarta, Yayasan NASTARI Bogor, Yayasan PIONIR Bulungan, Yayasan BIKAL Bontang, dan Gerbangmas Mahakam Ulu.
Pendekatan ini menitikberatkan pada penguatan tata kelola desa, kepastian hak masyarakat dalam mengelola sumber daya alam termasuk melalui skema perhutanan sosialserta pengembangan mata pencaharian berkelanjutan berbasis potensi lokal.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa praktik pembangunan desa di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menunjukkan arah yang ideal dalam pengelolaan hutan.
“Akses kelola hutan harus dibangun bersama tata kelola desa yang kuat. Ketika desa didampingi untuk merencanakan dan mengelola sumber daya alamnya, perhutanan sosial dapat menjadi instrumen nyata bagi perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Perjalanan program SIGAP di wilayah Kalimantan dimulai pada tahun 2010 di dua desa di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Seiring waktu, program ini terus berkembang. Pada tahun 2018, SIGAP diperluas melalui inisiatif SIGAP Sejahtera yang mencakup seluruh kampung di Kabupaten Berau.
Selanjutnya, pada tahun 2022, program ini direplikasi di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Di Kutai Timur, pendekatan SIGAP berkembang hingga mencakup skala kawasan melalui konsep Integrated Area Development. Sementara di Bulungan, pembangunan hijau mulai diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah dan desa, seperti RPJMD dan RPJM Desa Hijau.
Hingga saat ini, program SIGAP telah diterapkan di 100 desa di Kabupaten Berau, 16 desa di Kutai Timur, 18 desa di Bulungan dengan target pengembangan hingga 74 desa, serta 8 kampung di Mahakam Ulu dengan target 23 kampung.
Selain itu, pendekatan ini juga telah direplikasi di sejumlah wilayah lain di Indonesia, seperti Provinsi Riau, Bangka Belitung, dan Papua Barat Daya.
Melalui pendekatan ini, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat menjadi ujung tombak dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (ADV/Lia)
