SAMARINDA, – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai memperkuat sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu penopang ekonomi daerah di tengah upaya mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif pertambangan.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan transformasi ekonomi tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas petani.
Hal itu disampaikan Seno saat membuka Workshop Pembibitan dan Teknologi Budidaya Kelapa Sawit Berkelanjutan yang digelar Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kaltim di Hotel Golden Season Samarinda, Selasa (6/10/2026).
Menurut Seno, sektor perkebunan memiliki peran penting karena tidak hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga menyerap tenaga kerja masyarakat.
“Kehadiran petani sawit dan FPKS memberikan sumbangsih besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur,” ujar Seno.
Ia mengatakan penguatan sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menerjemahkan program nasional ke dalam kebijakan daerah.
“Bagaimana Asta Cita Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto kita turunkan di dalam RPJMD kita di program JOSPOL yaitu mensejahterakan petani, peternak, dan nelayan. Salah satunya adalah FPKS,” katanya.
Seno menegaskan pemerintah ingin kesejahteraan petani sawit mandiri tidak tertinggal dibandingkan petani plasma.
“Kami pemerintah provinsi tentu berkomitmen bagaimana petani mandiri ini bisa mendapatkan kesejahteraan yang sama dengan petani plasma,” ujarnya.
Benih Bersertifikat Jadi Kunci
Menurut Seno, peningkatan produktivitas sawit harus dimulai sejak proses pembibitan. Petani diminta tidak tergiur membeli bibit murah yang tidak memiliki sertifikasi.
“Kami sangat berterima kasih kepada FPKS yang sudah memberikan workshop bagaimana cara Bapak-Ibu sekalian memilih benih yang benar,” kata Seno.
Ia menilai kualitas benih akan menentukan hasil kebun dalam jangka panjang.
“Dengan benih yang benar, panen Bapak-Ibu tiga tahun ke depan itu tentu saja akan lebih baik,” jelasnya.
Sebaliknya, penggunaan bibit tidak bersertifikat berpotensi merugikan petani ketika tanaman mulai menghasilkan.
“Jangan sampai yang dibeli adalah benih-benih non-sertifikat. Pastikan Bapak-Ibu membeli benih yang bersertifikat sehingga diterima oleh pabrik-pabrik kelapa sawit yang ada di kebun-kebun inti,” tegas Seno.
Seno juga menyebut prospek komoditas sawit masih cukup besar seiring meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk program energi nasional.
“Apalagi Asta Cita Pak Presiden, kita sekarang ada di B50 dan memerlukan minyak kelapa sawit 50 persen. Nah, ini akan menambah juga harga tandan buah segar dari para petani,” ungkapnya.
Pemprov Kaltim, lanjut Seno, juga telah menerapkan skema harga Tandan Buah Segar (TBS) yang sama bagi petani mandiri dan petani plasma.
“Kami pemerintah provinsi sudah memberikan yang terbaik kepada petani mandiri. Harga petani mandiri, TBS yang ada sekarang panennya itu sama dengan harga petani plasma,” katanya.
FPKS Soroti Bahaya Bibit Ilegal
Ketua FPKS Kaltim Asbudi mengatakan edukasi mengenai pembibitan menjadi salah satu materi penting karena semakin banyak masyarakat tertarik mengembangkan perkebunan sawit.
Menurutnya, petani harus memahami bahwa kualitas bibit sangat menentukan produktivitas kebun.
“Kenapa mesti pembenihan? Karena banyaknya animo petani sawit sekarang berkebun. Kami khawatir jangan sampai petani tidak mendapatkan edukasi dan sembarang membeli bibit,” terang Asbudi.
Ia mengingatkan penggunaan bibit tidak bersertifikat dapat berujung pada rendahnya produktivitas ketika tanaman memasuki masa produksi.
«“Bibit yang tidak bersertifikat pada akhirnya produktivitasnya tidak maksimal. Ini tentu bisa merugikan petani,” ujarnya.»
Asbudi meminta petani membeli bibit dari penangkar yang memiliki legalitas dan tercatat pada instansi perkebunan.
“Dalam membeli bibit kita tidak sembarang di pinggir jalan. Harus ada izin, ada wadah atau CV yang secara hukum dan legal sudah ada SPK dari sumber pembenihan,” tegasnya.
Menurut dia, penangkar resmi juga harus diketahui Dinas Perkebunan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terkait.
FPKS Jadi Jembatan Persoalan Petani
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat FPKS Kaltim Kasmidi Bulang mengatakan persoalan yang dihadapi petani sawit cukup kompleks.
Masalah tersebut tidak hanya berkaitan dengan bibit, tetapi juga harga komoditas hingga ketersediaan pupuk.
“Persoalan itu sangat banyak dan rumit ya, hampir semua daerah. Makanya forum ini dibentuk untuk paling tidak mencarikan solusi,” tutur Kasmidi.
Menurut Kasmidi, FPKS diharapkan tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya petani, tetapi juga penghubung antara petani dengan pemerintah maupun pihak swasta.
“Tinggal bagaimana solusinya. Dengan adanya forum ini kita cari pupuk itu dari mana, siapa mitranya, itu yang kita panggil,” katanya.
Ia menilai keberadaan forum tersebut dapat memperkuat posisi petani dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
“Forum ini atau wadah silaturahmi ini yang menjadi jembatan atau bridging untuk kesuksesan para petani sawit itu,” pungkas Kasmidi.
