BERAU, – Gerakan Masyarakat Sipil Berau (GMSB) berencana menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Berau, Kalimantan Timur, pada Rabu (25/11/2026) mendatang.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan penyesuaian tarif air minum Perumda Air Minum Batiwakkal berdasarkan Keputusan Bupati Berau Nomor 348 Tahun 2026.

Berdasarkan surat pemberitahuan kegiatan yang disampaikan GMSB untuk kepolisian Berau, demonstrasi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai. Massa aksi diperkirakan mencapai 500 orang.

Dalam surat tersebut, GMSB menyebut aksi akan diisi dengan orasi, penyampaian pernyataan sikap dan aspirasi, serta penggunaan spanduk dan poster.

Ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Berau. Salah satu tuntutan utama adalah meminta Bupati Berau mencabut atau membatalkan Keputusan Bupati Nomor 348 Tahun 2026 serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Perumda Air Minum Batiwakkal.

Selain itu, GMSB meminta pemerintah membuka dokumen dan data yang menjadi dasar penetapan tarif air minum.

Dokumen yang diminta antara lain kajian atau usulan direksi, evaluasi Dewan Pengawas, dokumen konsultasi pelanggan, perhitungan biaya dasar dan Full Cost Recovery (FCR), data produksi dan kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW), hingga kajian dampak kenaikan tagihan terhadap pelanggan.

Pertanyakan Keputusan Bupati Nomor 705 Tahun 2024

Tak hanya mempersoalkan kenaikan tarif, GMSB juga meminta klarifikasi terkait penggunaan rumusan Diktum Ketiga dalam Keputusan Bupati Berau Nomor 10 Tahun 2025.

Dalam diktum tersebut disebutkan bahwa dengan berlakunya keputusan bupati, keputusan yang mengatur hal serupa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Namun, menurut GMSB, rumusan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik nomor dan tanggal keputusan yang dicabut.

GMSB mempertanyakan apakah ketentuan itu hanya dimaksudkan untuk mencabut Keputusan Bupati Nomor 713 Tahun 2024 atau juga mencakup keputusan lainnya.

Persoalan ini turut dikaitkan dengan keberadaan dokumen Keputusan Bupati Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perumda Batiwakkal yang sebelumnya menjadi polemik terkait dugaan ketidakautentikan tanda tangan bupati.

Atas persoalan tersebut, GMSB meminta Pemerintah Kabupaten Berau membuka daftar seluruh keputusan yang dimaksud dalam Diktum Ketiga Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2025.

Pemerintah daerah juga diminta menjelaskan apakah Keputusan Bupati Nomor 705 Tahun 2024 termasuk dalam keputusan yang dicabut, sekaligus menunjukkan register resmi, naskah autentik, serta dokumen administrasi penerbitan maupun pencabutannya.

Apabila pemerintah menyatakan bahwa pada 2024 hanya terdapat satu keputusan resmi terkait penyesuaian tarif air minum, yakni Keputusan Bupati Nomor 713 Tahun 2024, GMSB meminta penjelasan mengenai alasan penggunaan rumusan pencabutan secara umum dalam keputusan tahun 2025 tersebut.

Minta Transparansi Survei 70 Persen Pelanggan

Tuntutan berikutnya berkaitan dengan klaim survei internal yang menyebutkan bahwa 70 persen pelanggan menerima penyesuaian tarif air minum.

GMSB meminta pemerintah maupun Perumda Batiwakkal membuka informasi mengenai jumlah dan profil responden, metode pengambilan sampel, waktu pelaksanaan survei, wilayah survei, hingga daftar pertanyaan yang digunakan.

GMSB juga menekankan pentingnya membedakan data pembayaran rekening pelanggan dengan data persetujuan atau penerimaan pelanggan terhadap kebijakan kenaikan tarif.

Menurut GMSB, keterbukaan informasi tersebut diperlukan agar dasar kebijakan penyesuaian tarif dapat diketahui dan diuji secara transparan oleh masyarakat.

Dalam surat pemberitahuannya, GMSB menegaskan bahwa aksi demonstrasi akan dilaksanakan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.

Massa aksi juga menyatakan tidak akan membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan umum serta tetap menghormati hak masyarakat dan ketertiban umum.

Surat pemberitahuan tersebut mencantumkan Jogras Hutain sebagai perwakilan GMSB yang dapat dihubungi untuk keperluan komunikasi terkait kegiatan demonstrasi.

pihaknya juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi ini dan bersama-sama memperjuangkan ketidak Adilan pemerintah kabupaten Berau.