TANJUNG SELOR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan penyimpangan pemberian fasilitas kredit investasi kepada PT Sebaung Sawit Plantation (PT SSP).
Terbaru, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltara melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap enam objek Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit di Kabupaten Nunukan.
Enam bidang HGU tersebut berada di Desa Plaju dan Desa Tepian, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Penyitaan dipimpin langsung Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltara, Samiaji Zakaria, selaku Ketua Tim Penyidik.
“Ya baru-baru ini kita lakukan penyitaan dan penyegelan dan ini bagian dari rangkaian penyidikan perkara dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam pemberian fasilitas kredit investasi oleh PT Bank Raya Agroniaga Tbk, yang sebelumnya bernama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, kepada PT SSP,” jelasnya.
Sementara itu ditambahkan, Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kaltara Andi Sugandi, jika penyegelan tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah surat perintah penyidikan serta penetapan pengadilan.
“Surat perintah penyidikan yang menjadi dasar tindakan tersebut, yakni Nomor 180/O.5/fd.2/04/2026 tanggal 7 April 2026, yang kemudian diperbarui melalui Surat Perintah Nomor 314/O.5/fd.2/06/2026 tanggal 5 Juni 2026, serta Nomor 658/O.5/fd.2/10/2026 tanggal 7 Oktober 2026,” ucapnya.
Lebih lanjut ditambahkanya jika, Penyitaan ini juga menjadi bagian dari pengembangan perkara setelah penyidik sebelumnya menetapkan dan menahan dua orang tersangka.
Dan Klkedua tersangka tersebut berinisial TKSD (65), laki-laki, yang merupakan Direktur Utama PT Sebaung Sawit Plantation (PT SSP), serta BF (58), perempuan, yang menjabat sebagai Group Head PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk atau Bank Raya Agroniaga.
‘Dalam perkara ini, penyidik mendalami dugaan perbuatan melawan hukum dalam pemberian fasilitas kredit investasi kepada PT SSP yang berlangsung sejak 2017 hingga 2025,” sebutnya.
Dimana sambung dia, pemberian fasilitas kredit tersebut diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena itu, penyidik terus mengumpulkan alat bukti dan barang bukti, termasuk melakukan penyitaan terhadap aset yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Penyitaan enam bidang HGU dilakukan untuk memperkuat proses pembuktian sekaligus mengamankan objek yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara kredit investasi tersebut,” sebutnya.
Dan Pemasangan plang penyitaan serta penyegelan dilakukan di sejumlah titik lokasi HGU. Dengan adanya tindakan tersebut, keenam bidang tanah perkebunan sawit itu kini menjadi bagian dari objek yang diamankan dalam proses penyidikan Kejati Kaltara.
Pihaknya menyebut jika berdasarkan data enam objek HGU yang disita dan disegel memiliki luas berbeda-beda, diantaranya, HGU Nomor 12, berlokasi di Desa Plaju dengan luas 8.278 hektare.
Lalu disusul HGU Nomor 13, berlokasi di Desa Tepian luas 402,51 hektare.
HGU Nomor 21, berlokasi di Desa Tepian luas 51,96 hektare.
Ditambah HGU Nomor 22, berlokasi di Desa Tepian luas 60,69 hektare, HGU Nomor 23, berlokasi di Desa Tepian luas 35,95 hektare,HGU Nomor 24, berlokasi di Desa Tepian luas 14,12 hektare.
“Penyitaan dan penyegelan enam bidang HGU ini menjadi salah satu langkah Kejati Kaltara dalam mengembangkan penanganan perkara dugaan penyimpangan kredit investasi PT SSP,” ujarnya.
Dan melalui penyidikan yang masih berjalan, Kejati Kaltara berupaya mengungkap secara terang dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pemberian kredit, sekaligus memperkuat pembuktian terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. (Lia)
